Delegasi Parlemen Norwegia Apresiasi Penanganan Perubahan Iklim Indonesia

Delegasi Norwegia memberi kesan positif terhadap upaya dan kebijakan Pemerintah Indonesia dalam menangani perubahan iklim, perhutanan sosial, penanganan kebakaran hutan dan lahan (Karhutla), pengelolaan sawit berkelanjutan.
Herdiyan | 24 September 2018 12:20 WIB
Delegasi Parlemen Norwegia memberi kesan positif terhadap upaya dan kebijakan Pemerintah Indonesia dalam menangani perubahan iklim, perhutanan sosial, penanganan kebakaran hutan dan lahan (Karhutla), pengelolaan sawit berkelanjutan. - Istimewa

Bisnis.com, JAKARTA – Delegasi Norwegia memberi kesan positif terhadap upaya dan kebijakan Pemerintah Indonesia dalam menangani perubahan iklim, perhutanan sosial, penanganan kebakaran hutan dan lahan (Karhutla), pengelolaan sawit berkelanjutan.

Kesan positif juga diungkapkan delegasi Norwegia dengan keseriusan pemerintah, masyarakat setempat, lembaga swadaya masyarakat (LSM), dan perusahaan swasta untuk memperbaiki sistem, meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat serta melakukan corrective actions.

Mantan Menteri Luar Negeri Norwegia yang kini menjadi Anggota Parlemen Barth Eide menyatakan dalam banyak hal, apa yang terjadi di Indonesia adalah pemerintah memimpin dan memobilisasi dukungan industri, komunitas, masyarakat sipil, dan akademisi untuk menemukan solusi dan inovasi baru untuk menghadapi tantangan menyeimbangkan pertumbuhan dan masalah lingkungan.

“Sebagai mitra Indonesia di bidang iklim dan hutan, kami bangga bekerjasama untuk mengatasi perubahan iklim dan mewujudkan tujuan pembangunan berkelanjutan,” ujar Barth, yang juga ketua delegasi pada acara makan malam bersama Gubernur Kalimantan Barat, Minggu (23/9/2018).

Selama dua hari yakni Sabtu-Minggu, delegasi parlemen Norwegia melihat langsung ke lapangan yakni ke hutan desa Betang Pisisir Padang Tikar untuk meninjau 10 hutan desa yang telah memperoleh izin definitif perhutanan sosial dengan skema hutan desa.

Di lokasi hutan desa seluas 76.370 hektare Terdapat hutan lindung 69.299 hektare, hutan produksi terbatas 1.985 hektare, dan hutan produksi konversi 5.086 hektare.

Rombongan melihat dan berdialog langsung dengan masyarakat pengelola hutan desa terkait dengan praktik peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui optimalisasi hasil hutan bukan kayu (HHBK) dan jasa lingkungan seperti budi daya kepiting mangrove, pengolahan arang dari batok kelapa, dan perlebahan madu.

Dalam kunjungan ke hutan desa ini, Espen Barth Eide memberikan apresiasi terkait dengan pelaksanaan program perhutanan sosial.

“Kami di sini berkunjung untuk belajar tentang reformasi Indonesia yang cukup ambisius dan cara dalam mencapai pengelolaan hutan lestari dan mengurangi deforestasi. Bagi kami, kunjungan seperti ini penting bagi komite karena dengan melihat dan mendengar langsung cerita reformasi dari pemerintah dan rakyat Indonesia, sehingga kami akan lebih mampu memahami konteks melindungi hutan,” katanya.

Secara khusus, kunjungan ke Kalimantan Barat adalah untuk melihat praktik pencapaian target NDC, dan implementasi di bidang kehutanan dan land based sector, serta pengelolaan sawit yang berkelanjutan.

Tujuan yang terakhir ini dinilai sangat berkaitan dengan penerbitan resolusi yang dikeluarkan parlemen Norwegia, yang meminta Pemerintah Norwegia untuk menerbitkan peraturan pelarangan public procurement biofuel berbahan dasar minyak sawit pada 2 Juni 2017.

Tag : kebakaran hutan, Karhutla
Editor : Herdiyan

Berita Terkait



Berita Terkini Lainnya



Top