Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group bisnis tv bisnismuda

19 Hakim Kena OTT? Ini Penjelasan Komisi Yudisial

Komisi Yudisial (KY) mencatat sejak 2005 hingga Agustus 2018, operasi tangkap tangan (OTT) KPK telah mengamankan 19 hakim yang tersandung kasus suap dan korupsi.
Newswire
Newswire - Bisnis.com 31 Agustus 2018  |  01:40 WIB
Hakim Wahyu Widya Nurfitri - ANTARA/Hafidz Mubarak
Hakim Wahyu Widya Nurfitri - ANTARA/Hafidz Mubarak

Bisnis.com, JAKARTA -  Komisi Yudisial (KY) mencatat sejak 2005 hingga Agustus 2018, operasi tangkap tangan (OTT) KPK telah mengamankan 19 hakim yang tersandung kasus suap dan korupsi.

"Catatan ini berdasarkan laporan tahunan KPK, terdapat 17 hakim yang sudah kena OTT sepanjang 2005 hingga 2017. Ditambah dua hakim PN Medan, kini menjadi 19 orang," kata juru bicara KY Farid Wajdi ketika dihubungi di Jakarta, Kamis (30/8/2018).

Dari 19 hakim tersebut, terdapat 10 hakim ad hoc tindak pidana korupsi (tipikor), tiga hakim pengadilan negeri, satu hakim pengadilan tinggi, empat hakim Pengadilan Tata Usaha Negara, dan satu hakim ad hoc pengadilan hubungan industrial.

Farid menyesalkan sepuluh dari 19 hakim yang tertangkap tangan oleh KPK pada tahun 2005 hingga 2018 merupakan hakim ad hoc tipikor.

"Hakim yang seharusnya bertugas memeriksa, mengadili, dan memutus perkara korupsi, justru melakukan korupsi," kata Farid.

KY menilai perlu adanya pembenahan rekrutmen dan pengawasan terhadap hakim ad hoc tipikor.

Terkait dengan rekrutmen hakim ad hoc tipikor, Farid mengungkapkan bahwa adanya anggapan yang mendaftar tidak semuanya adalah calon terbaik yang berkapasitas dan berintegritas.

"Para calon tersebut hanyalah para pencari kerja (job seeker). Oleh karena itu, KY menegaskan pentingnya melakukan cek integritas dengan mendalami rekam jejak calon," kata Farid.

Pendalaman rekam jejak guna melihat rekam jejak calon dikatakan Farid harus menjadi fokus dan prioritas dalam seleksi.

"Dalam rangka melaksanakan ini, perlu kerja sama lembaga antara MA, KY, KPK, dan teman-teman pegiat antikorupsi," pungkas Farid.


Simak Video Pilihan di Bawah Ini :

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

OTT KPK

Sumber : ANTARA

Editor : Martin Sihombing

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya

Terpopuler

Download Aplikasi E-Paper sekarang dan dapatkan FREE AKSES selama 7 hari!

BisnisRegional

To top