Suap Dana Perimbangan Daerah: KPK Hari Ini Periksa Amin Santono dan Eka Kamaludin

Dua dari empat orang tersangka kasus dugaan suap usulan dana perimbangan keuangan daerah pada RAPBN-P 2018 hari ini diagendakan menjalani pemeriksaan di KPK
Rahmad Fauzan | 30 Agustus 2018 12:07 WIB
Mantan anggota DPR Fraksi Partai Demokrat Amin Santono bersiap menjalani pemeriksaan di gedung KPK, Jakarta, Senin (30/7/2018). - ANTARA/Wahyu Putro A

Bisnis.com, JAKARTA -- Dua dari empat orang tersangka kasus dugaan suap usulan dana perimbangan keuangan daerah pada RAPBN-P 2018 hari ini diagendakan menjalani pemeriksaan di KPK.

Kedua tersangka tersebut adalah Anggota DPR RI dari Fraksi Demokrat Amin Santono, dan Eka Kamaludin, pihak swasta yang diduga sebagai perantara.

"Diagendakan pemeriksaan tersangka atas nama AMN dan EKK untuk kasus dugaan suap usulan dana perimbangan keuangan daerah pada RAPBN-P 2018," ujar Juru Bicara KPK dalam keterangan resminya, Kamis (31/8/2018).

Selasa (28/8/2018), dua anggota legislatif yakni Aziz Syamsudin dari Partai Golkar dan I Gusti Agung Rai Wirajaya dari PDIP diperiksa KPK sebagai saksi untuk tersangka Amin Santono.

Aziz Syamsudin tidak berkomentar seusai dirinya menjalani pemeriksaan. Sementara itu, I Gusti Agung Rai Wijaya tidak menghadiri pemeriksaan karena sedang berada di Afrika Selatan.

Sejauh ini 12 kepala daerah dan pejabat di daerah telah dipanggil sebagai saksi.

Selain itu, sejumlah anggota legislatif pusat dan daerah serta pengurus partai telah dipanggil sebagai saksi.

KPK menetapkan empat tersangka dalam kasus ini, yakni anggota Komisi XI DPR RI Amin Santono, Eka Kamaluddin (swasta-perantara), Yaya Purnomo (Kasi Pengembangan Pendanaan Kawasan Perumahan dan Pemukiman Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kemenkue), dan Ahmad Ghiast (swasta).

KPK menduga adanya penerimaan uang sejumlah Rp500 juta dengan perincian Rp400 juta untik Amin Santono dan Rp100 juta pada Eka Kamaluddin.

Uang tersebut ditransfer oleh kontraktor Ahmad Ghiast yang merupakan bagian dari 7% komitmen fee yang dijanjikan terkait dengan dua proyek di Pemerintah Kabupaten Sumedang dengan nilai total Rp25 miliar.

Kedua proyek itu adalah proyek pada dinas perumahan, kawasan permukiman dan pertanahan di Kabupaten Sumedang senilai Rp4 miliar dan proyek Dinas PUPR Kabupaten Sumedang senilai Rp21,8 miliar.

Tag : kpk, korupsi
Editor : Saeno

Berita Terkait



Berita Terkini Lainnya



Top