Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group bisnis tv bisnismuda

GEMPA LOMBOK: Pemprov NTB Tak Masalahkan Status, Tapi Esensi Penanganan

Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat menegaskan dalam penanganan pasca bencana di daerah tersebut yang terpenting adalah esensi penanganan dan bukan masalah statusnya
Lingga Sukatma Wiangga
Lingga Sukatma Wiangga - Bisnis.com 27 Agustus 2018  |  23:15 WIB
Warga korban gempa membangun rumahnya kembali pascagempa di Dusun Dasan Tengak, Desa Teniga, Kecamatan Tanjung, Lombok Utara, NTB, Selasa (21/8). Memasuki pekan ketiga pascagempa di daerah tersebut, warga mulai semangat untuk kembali membangun rumah mereka sendiri. - Antara
Warga korban gempa membangun rumahnya kembali pascagempa di Dusun Dasan Tengak, Desa Teniga, Kecamatan Tanjung, Lombok Utara, NTB, Selasa (21/8). Memasuki pekan ketiga pascagempa di daerah tersebut, warga mulai semangat untuk kembali membangun rumah mereka sendiri. - Antara

Bisnis.com, JAKARTA—Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat menegaskan dalam penanganan pasca bencana di daerah tersebut yang terpenting adalah esensi penanganan dan bukan masalah statusnya.

NTB dalam 1 bulan terakhir didera beberapa kali gempa bumi dengan kekuatan cukup besar.

Berbagai kalangan mendesak pemerintah untuk menetapkan status bencana nasional karena fenomena alam tersebut.

Namun, pemerintah enggan menetapkan status tersebut karena menilai pemerintah daerah di NTB tidak lumpuh.

“Bagi kami sesungguhnya tentu tidak melihat statusnya tetapi esensi, substansinya. Sumber daya yang dikerahkan oleh pemerintah pusat itu lebih penting bagi kami dalam rangka untuk tahap rekonstruksi, rehabilitasi,” kata Wakil Gubernur NTB Muhammad Amin di Kantor Wakil Presiden RI, Senin (27/8).

Dia pun bersyukur pemerintah pusat melakukan akselerasi penanganan pascabencana dengan baik melalui Inpres Nomor 5 tentang Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Gempa Bumi di provinsi tersebut.

“Alhamdulillah inpresnya sudah keluar untuk yang rehab rusak berat itu Rp50 juta, rusak sedang Rp25 juta, dan rusak ringan Rp10 juta. Tentu ini dilakukan secara bertahap dengan cara bupati, wali kota yang terdampak itu mendata lebih dahulu,” ujarnya.


Simak Video Pilihan di Bawah Ini :

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

gempa lombok
Editor : M. Syahran W. Lubis

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya

Terpopuler

Download Aplikasi E-Paper sekarang dan dapatkan FREE AKSES selama 7 hari!

BisnisRegional

To top