Bisnis.com, JAKARTA - Pemerintah menyatakan bahwa proses rehabilitasi bangunan dan rumah yang rusak akibat gempa di Nusa Tenggara Barat (NTB) dapat dimulai pekan depan dan ditargetkan selesai selama 6 bulan pengerjaan.
Menteri Sosial Idrus Marham menyatakan bahwa data yang diperolehnya hingga saat ini total terdapat sekitar 71 ribu bangunan yang rusak, baik dalam status rusak berat, sedang maupun ringan akibat gempa di NTB tersebut.
Baca Juga
"Pak Jokowi sudah berikan arahan bahwa mulai minggu depan dikerjakan, dan sejak dikerjakan itu target 6 bulan. Ini nanti akan dikoordinasikan oleh Kementerian PUPR (Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat) bersama pemda dengan BNPB," kata Idrus, Kamis (23/8/2018).
Pihaknya juga menerangkan bahwa proses pengerjaannya akan melibatkan para mahasiswa teknik maupun siswa sekolah kejuruan di Tanah Air. "Misalnya seperti mahasiswa UGM karena berpengalaman saat bencana gunung Merapi dulu," ujarnya.
Adapun, pihaknya juga menegaskan bahwa status bencana di NTB tersebut tidak termasuk bencana nasional, karena pemerintahan di sana masih berjalan normal seperti biasa, tidak mengalami kelumpuhan.
Sehingga, kata dia, pemerintah menetapkan statusnya sebagai bencana daerah, karena pemerintahannya masih bekerja efektif. "Akan tetapi dalam hal pemberian bantuan tetap di penuhi oleh pemerintah pusat," tegasnya.
Sementara itu, pemerintah kembali akan mengucurkan dana hingga sekitar Rp700 miliar untuk percepatan penanganan pembangunan perumahan warga di NTB.
Besaran dana tambahan tersebut dikucurkan pemerintah kepada Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) untuk kemudian utamanya dapat digunakan dalam penanganan rehabilitasi perumahan akibat gempa Lombok maupun penanggulangan peristiwa bencana lain di Tanah Air,
Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Askolani mengatakan bahwa anggaran ratusan miliar tersebut akan digunakan bersamaan dengan sebagian dana tahap awal yang telah dialokasikan kepada BNPB sebelumnya.
Pada tahap awal, pemerintah telah mengalokasikan dana sekitar Rp700 miliar kepada BNPB sebagai bentuk dana bantuan tahap pertama.
"BNPB baru mengajukan Minggu ini, untuk tambahan dana on call yang kedua, untuk Lombok. Dana ini tambahan, lanjutan untuk Lombok yang sudah dia bantu dari tahap awal," ujarnya awal pekan lalu.
Pihaknya memastikan akan segera menyelesaikan proses pengucuran dana tersebut agar bisa secepatnya digunakan untuk melakukan rehab atau pembangunan rumah warga yang rusak akibat gempa.
Pasalnya, kucuran dana on call tersebut memang diprioritaskan untuk penanganan rumah warga yang rusak. Meskipun tetap tidak menutup kemungkinan dapat digunakan juga untuk penanganan bencana di wilayah lainnya.
"Ini akan segera kita selesaikan supaya bisa segera di pakai, terutama untuk penanggulangan perumahan warga yang rusak. [Dana yang diajukan ini] sekitar Rp600 miliar - Rp700 miliar, besarannya tergantung permintaan dari BNPB," ujarnya.
Pihaknya mengaku siap mengucurkan berapa saja sana yang dibutuhkan oleh BNPB guna penanggulangan bencana di Lombok tersebut. Namun begitu, pemerintah juga tetap akan memastikan bahwa kebutuhan yang dialokasikan akan tetap efektif.
"Jadi next nya berapa lagi [yang dikucurkan] kita belum tahu. Kita tunggu BNPB berapa persisnya dari sana. Berapapun kebutuhannya kita akan lihat, akan kita alokasikan secara efektif. Yang jelas kita siap suport untuk [on call] yang ketiga, [on call] keempat, dan seterusnya," ujarnya.
Bahkan, lanjut dia, pemerintah memastikan bakal suport penuh dalam penanganan bencana di Lombok tersebut. Bahkan, pemerintah bisa saja tidak hanya tergantung dari anggaran 2018, namun juga bisa memanfaatkan anggaran untuk tahun depan.
"Untuk bantu Lombok ini, tidak hanya dari dana 2018, tapi bisa saja dari dana 2019. Makanya kita step by step," ujarnya.
Menurutnya apabila dibutuhkan tambahan dana berikutnya, pemerintah dapat mengambil dari pos anggaran Bendahara Umum Negara (BUN) tahun depan.
Adapun di APBN 2018 mengalokasikan BUN sebesar Rp629,2 triliun. Dana ini disiapkan untuk memenuhi kewajiban pemerintah terhadap pihak lain, penyaluran subsidi, pemberian hibah kepada pemerintah daerah, serta dana cadangan untuk keperluan mendesak mencakup penanggulangan bencana alam.
Sementara itu, Kepala Pusat Data, Informasi dan Humas BNPB Sutopo Purwo Nugroho memperkirakan bahwa berdasarkan hitung cepat sementara ini, total kerugian dan kerusakan yang terjadi selama bencana gempa di Lombok, Bali dan Sumbawa mencapai Rp7,7 triliun.
"BNPB memperkirakan kerugian dengan hitung cepat sampai hari ini Rp7,7 triliun," kata Sutopo, Selasa (21/8).
