Bisnis.com, JAKARTA – Wakil Menteri Keuangan Mardiasmo mengatakan bahwa kendala yang dihadapi dalam penanganan masalah kekerdilan anak (stunting) adalah lemahnya kerja sama antarkementerian dan lembaga.
"Kerja sama dalam satu lembaga saja sulit apalagi ini banyak lembaga," kata Mardiasmo dalam seminar bertajuk Strategi Multi Sektor Dalam Penanganan Stunting di Jakarta, Selasa (14/8/2018).
Dia menegaskan bahwa Indonesia memiliki anggaran yang cukup dalam menangani permasalahan kekerdilan. Dana APBN yang dikucurkan untuk menangani kasus kekerdilan pada 2018 sebesar Rp47 triliun yang dialokasikan ke sejumlah kementerian lembaga ditambah Rp93 triliun yang digelontorkan ke pemerintah daerah dan disalurkan melalui dana desa.
"Jadi, sebetulnya kita tidak lack of money, hanya poor coordination, poor action," paparnya.
Mardiasmo mengakui bahwa kurangnya kerja sama dari berbagai pihak merupakan hambatan untuk mencapai target Indonesia bebas masalah kekerdilan.
"Kita bisa kerja. Tapi kalau disuruh kerja sama, itu repot. Apalagi kaitannya dengan uang, aduh. Di sini itu, kerja sama multi sektor itu harga paling mewah, karena sulitnya koordinasi itu," katanya.
Padahal, penanganan masalah kekerdilan di Indonesia tidak bisa ditangani satu kementerian/lembaga saja, tapi memerlukan kerja sama banyak pihak karena masalah tersebut merupakan dampak dari sejumlah faktor yang saling terkait.
Dalam kesempatan tersebut, pihaknya meminta keseriusan para pemangku kepentingan di antaranya kementerian/lembaga terkait, pihak swasta dan LSM untuk merancang strategi yang tepat dalam menangani kasus kekerdilan di sejumlah daerah.
"Tidak usah banyak teori, mapping (pemetaan) sudah cukup. Tinggal bagaimana strategi eksekusinya di lapangan," ucapnya.
Berdasarkan data Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) 2013, jumlah anak Indonesia yang mengalami kekerdilan mencapai 9 juta orang atau 37 persen dari penduduk usia anak Indonesia.
Terdapat 15 kabupaten/kota dengan jumlah kasus kekerdilan tertinggi yakni Aceh Tengah (DAceh), Rokan Hulu (Riau), Lombok Utara (NTB), serta sejumlah daerah di Nusa Tenggara Timur di antaranya Manggarai Timur, Sumba Barat Saya, Sumba Tengah, Ngada, Timor Tengah Selatan, dan Sabu Raijua.
Kasus itu juga didapatkan di Seram Bagian Barat (Maluku), Intan Jaya, Dogiyai, Lanny Jaya (Papua), serta Tambrauw dan Sorong Selatan (Papua Barat).
