Tutup Buku Berita Palsu

Foto Joko Widodo (Jokowi) mencium tangan Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri pada 2014 silam menjadi bahan utama berita bohong yang terus dihembuskan media abal.
Jaffry Prabu Prakoso | 27 Juli 2018 14:47 WIB
Presiden Joko Widodo (kiri) melakukan pertemuan empat mata dengan Presiden RI ke-5 sekaligus Ketua Umum PDI-Perjuangan Megawati Soekarnoputri, di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (21/11). - Antara/Setpres

Bisnis.com, JAKARTA – Foto Joko Widodo (Jokowi) mencium tangan Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri pada 2014 silam menjadi bahan utama berita bohong yang terus dihembuskan media abal.

Obor Rakyat, tabloid tidak kredibel memampang gambar tersebut dan memberi judul “Capres Boneka” di halaman utama.

Bukan Jokowi saja, pasangan Jokowi yaitu Jusuf Kalla yang mendaftarkan diri di pemilu 2014 tidak luput dari kampanye hitam. Koran yang sudah ditetapkan bersalah oleh Bareskrim itu menulis, “JK Sogok Mega Rp10 Triliun.”

Bahkan ,partai utama pengusung Jokowi-JK, PDIP juga sama. Di situ tertulis bahwa partai banteng adalah partai salib. Banyak kadernya keturunan PKI.

Bisnis produksi informasi palsu atau hoaks bisa dikatakan cukup menggiurkan. Pemilihan Presiden Amerika Serikat pada 2017, ratusan anak muda di Kota Veles diyakini meraup keuntungan besar dari hasil membuat hoaks.

Bahkan, produksi berita bohong di sana dilakukan oleh mahasiswa dan pelajar. Mereka yang baru menggeluti bagian ini biasanya menerima US$2.100 per bulan. Bagi yang sudah senior, mereka tersebut bisa mengantongi ribuan dolar setiap harinya. Tak ada yang khawatir berita itu bisa mengecoh atau membohongi pemilih Amerika.

Pertengah tahun lalu kepolisian Indonesia berhasil mengungkap bisnis kotor ini. Mereka menamakan diri sebagai Saracen.

Penyidik porli menemukan kelompok tersebut menawarkan proposal pembuatan jasa situs yang dihargai Rp15 juta. Sementara para buzzer dipatok Rp45 juta untuk 15 orang.
Mengatasi ini Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Arief Budiman telah melakukan kerja sama dengan beberapa lembaga.

“Kita melakukan MoA [memorandum of agreement] dengan Bawaslu, Menkominfo, Facebook, dan platform,” katanya kepada Bisnis.com belum lama ini.

Pada pemilihan presiden nanti, para calon dan tim sukses juga akan diminta mencantumkan akun media sosial mereka dan membatasi jumlahnya. Akun yang terdaftar itu akan terus dipantau KPU dan Bawaslu.

Sementara, Facebook memperkenalkan Panduan Facebook dan Instagram bagi politisi dan partai politik kampanye di media sosial.

Public Policy Lead Facebook Indonesia Ruben Hattari mengatakan panduan ini berisi praktik terbaik dalam berinteraksi dengan para pendukung, serta memastikan agar kredibilitas akun dan halaman Facebook mereka terjaga dengan baik.

“Kami tidak ingin ada orang yang menggunakan alat kami untuk mengacaukan demokrasi. Kami ingin memastikan bahwa kredibilitas akun para politisi dan partai politik terjaga dengan baik, sehingga masyarakat Indonesia bisa mendapatkan informasi yang terpercaya serta perspektif yang beragam,” jelasnya.

Melalui panduan tersebut politisi dan partai politik dapat menemukan informasi mengenai cara menggunakan Facebook dan Instagram secara efektif, membuat konten yang baik dan informatif, serta mengoptimalkan pemakaian fitur serta iklan di Facebook atau Instagram guna membangun percakapan yang otentik, informatif, menarik, dan bermakna.

Ruben menjelaskan politisi juga dapat mempelajari praktik terbaik penggunaan Facebook dan Instagram untuk kebutuhan kampanye politik mereka. Panduan ini juga berisi informasi teknis tentang bagaimana cara untuk menggunakan fitur unik seperti Facebook Live dan Balasan Instan serta memoderasi komentar di Instagram.

Facebook saat ini sedang berupaya mengurangi penyebaran berita palsu dan membuat perubahan guna mencegah oknum kejahatan memanfaatkan misinformasi untuk mengacaukan proses demokrasi.

Bukan hanya itu, Ruben menambahkan melakukan perja sama dengan Bawaslu dengan melakukan pelatihan cara mendeteksi berita palsu atau hoaks.

"Kami mengirimkan email pemberitahuan mengenai keamanan online kepada admin halaman politisi dan partai politik," jelas Ruben.

Peserta pemilu presiden (Pilpres) juga sudah mulai mewanti-wanti agar penyebaran kabar bohong tidak ada selama masa kampanye. Hingga saat ini baru ada dua orang yang sudah menyatakan siap maju di Pilpres 2019 pertama Presiden Joko Widodo yang berarti maju sebagai petahana dan Ketua Umum (ketum) Gerindra Prabowo Subianto.

Ketum Partai Persatuan Pembangunan Muhammad Romahurmuziy mengungkapkan partai pengusung Jokowi yakni Golkar, PDIP, NasDem, PKB, PPP, dan Hanura sepakat memerangi hoaks, fitnah, dan insinuasi kebencian berlatar sara sebagai sarana pemenangan kontestasi politik.

“Seraya mengingatkan kepada penegak hukum tidak pandang bulu atas digunakannya hal-hal tersebut dalam pilpres mengingat berpotensi memecah-belah sesama anak bangsa dan mengusik kerukunan umat beragama yang mencederai nasionalisme kita,” katanya.

Partai Demokrat yang kian dekat mendukung Prabowo juga angkat bicara melalui ketumnya, Susilo Bambang Yudhoyono.

“Kami juga dukung penertiban hoaks atau berita bohong dan fitnah. Tentu dengan harapan penertiban itu dilakukan secara proporsional dan adil sifatnya,” tuturnya.

 

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :
jokowi, hoax

Editor : Nancy Junita

Berita Terkait



Berita Terkini Lainnya



Top