Mendagri: Pilkada Harus Demokratis Dan Tanpa Intimidasi

Bisnis.com, JAKARTA - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumulo mengharapkan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2018 bisa berjalan Demokratis dan tanpa intimidasi, hal tersebut disampaikan dalam acara konferensi pers rapat koordinasi persiapan Pilkada serentak 2018, Jakarta, Senin (25/6/2018).
Muhammad Ridwan | 25 Juni 2018 20:08 WIB
Mendagri Tjahjo Kumolo - Bisnis/Juli Etha

Bisnis.com, JAKARTA - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumulo mengharapkan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2018 bisa berjalan Demokratis dan tanpa intimidasi, hal tersebut disampaikan dalam acara konferensi pers rapat koordinasi persiapan Pilkada serentak 2018, Jakarta, Senin (25/6/2018).

“Diharapkan pesta demokrasi di daerah bisa berjalan demokratis. Pemilih pun harus bisa memberikan hak pilihnya dengan bebas, aman dan rahasia. Tanpa intimidasi. Memilih bebas sesuai hati nuraninya. Karena hak memilih dan memilih dijamin konstitusi.,” ujarnya.

Dalam kesempatan tersebut Mendagri kembali menegaskan komitmen pemerintah dalam mewujudkan Pilkada yang demokratis dan bermartabat, dan pesta demokrasi di 171 daerah harus berjalan sukses.

“Pilkada harus berjalan demokratis. Berikan hak memilih kepada masyarakat pemilih sesuai dengan pilihan dan aspirasi pilihannya. Jangan  ada intimidasi. Biarkan masyarakat memilih sesuai hati nuraninya, siapa calon pemimpin yang dianggap amanah, bisa menggerakkan masyarakat dan pembangunan selama lima tahun ke depan. Prinsipnya mari hargai perbedaaan pilihan politik masing-masing," katanya.

Tjahjo menambahkan, pesta demokrasi adalah milik rakyat, oleh sebab itu, jangan sampai ada pihak yang merusak dan meracuni demokrasi itu sendiri.

Sementara itu, jika terjadi pelanggaran dalam pelaksanaan Pilkada dan memiliki bukti yang kuat, masyarakat diberikan tanggung jawab untuk melaporkan hal tersebut kepada Badan Pengawas atau Panitia Pengawas sebagai pihak yang memiliki otoritas menangani pelanggaran dalam pemilihan.

"Bila tak puas dengan hasil pemilihan silahkan gugat ke MK, jangan gunakan saluran yang melanggar aturan. Dan masalah keamanan percayakan kepada Polisi yang telah didukung TNI dan BIN," katanya.

Tag : mendagri
Editor : Martin Sihombing

Berita Terkait



Berita Terkini Lainnya



Top