Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Wapres JK: Pilkada Aman Karena Tidak Ada Poros Nasional

Menurut Wakil Presiden Jusuf Kalla salah satu alasan mengapa pemilu kepala daerah akan berjalan aman dan lancar adalah karena tidak adanya poros nasional.
Wakil Presiden Jusuf Kalla sebelum mengikuti rapat terbatas tindak lanjut kebijakan satu peta di Kantor Presiden, Jakarta, Senin (5/2/2018)./ANTARA-Puspa Perwitasari
Wakil Presiden Jusuf Kalla sebelum mengikuti rapat terbatas tindak lanjut kebijakan satu peta di Kantor Presiden, Jakarta, Senin (5/2/2018)./ANTARA-Puspa Perwitasari

Bisnis.com, JAKARTA—Pemerintah menjamin pelaksanaan pemilu kepala daerah serentak 2018 di 171 daerah di Indonesia pada 27 Juni nanti berjalan aman.

Menurut Wakil Presiden Jusuf Kalla salah satu alasan mengapa pemilu kepala daerah akan berjalan aman dan lancar adalah karena tidak adanya poros nasional.

Seperti diketahui, tidak ada koalisi di tataran nasional dari sejumlah partai tertentu yang diejwantahkan pula dengan gabungan beberapa partai yang sama di daerah.

Artinya, koalisi di suatu daerah akan berisi partai yang berbeda di daerah lainnya.

“Tidak akan terjadi konflik besar karena tidak ada poros nasional, Golkar dengan PDIP, di sana PDIP dengan Demokrat, di sana ada lagi PPP, jadi tidak ada poros nasional, jadi orang bisa milih bupatinya dari partai ini, tapi gubernurnya pilih ini [dari partai lain],” katanya di Istana Wakil Presiden, Kamis (21/6/2018).

Terkait kontestasi politik di Jawa Barat, Wapres JK pun optimistis akan berjalan aman.

“Jawa Barat [dari rekam jejak pemilunya] tidak pernah terjadi konflik,” katanya.

Sebelumnya, ada kekhawatiran pemilu kepala daerah di provinsi tersebut terganggu setelah dilantiknya Komjen Pol Mochammad Iriawan alias Iwan Bule menjadi Pejabat Gubernur Jawa Barat.

Hal itu menimbulkan kontroversi di tengah kondisi politik di Jawa Barat yang sudah dalam kondisi tenang.

Iriawan dilantik oleh Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menjadi Penjabat Gubernur Jawa Barat menggantikan Ahmad Heryawan yang masa jabatannya sebagai Gubernur Jawa Barat selesai pada 13 Juni 2018.

Pelantikan pejabat kepolisian sebagai pejabat publik dinilai menabrak sejumlah regulasi. Netralitas Iriawan pun sempat diragukan kendati telah dibantahnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel


Editor : Saeno

Topik

Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper