Bisnis.com, JAKARTA- Aksi protes dibukanya Kedutaan Besar Amerika Serikat di Yerusalem menelan banyak korban.
Dari berita berita Reuters, dikemukakan pejabat Kementerian Kesehatan Palestina mengatakan 58 pemrotes tewas dan 2.700 orang terluka oleh tembakan langsung, semprotan gas air mata.
Terjadinya pertumpahan darah tersebut menyebabkan sejumlah negara antara lain Prancis, Inggris, Turki, menyerukan agar sejumlah pihak menahan diri.
Sebelumnya, Pemimpin utama Muslim Mesir pada Senin mengecam langkah Washington memindahkan kedutaan besar Amerika Serikat ke Yerusalem dari Tel Aviv, dan menilai hal itu bisa memancing reaksi 1,5 miliar umat muslim di dunia.
Pemimpin Israel dan perutusan AS, termasuk Menteri Keuangan Steven Mnuchin dan putri Presiden Donald Trump serta menantu laki-lakinya, Ivanka Trump dan Jared Kushner, menghadiri acara menandai pembukaan gedung kedutaan baru pada Senin itu.
Pembukaan itu bertepatan dengan peringatan 70 tahun pendirian Israel, yang disebut orang Palestina sebagai Nakba atau malapetaka.
Pemilihan waktu untuk pemindahan kedutaan besar AS menunjukkan preferensi terhadap logika arogansi dan kekuasaan dengan mengorbankan nilai keadilan, yang membuatnya jauh dari stabilitas dan perdamaian, kata Sheikh Ahmed al-Tayeb, Imam masjid al-Azhar Mesir, otoritas keagamaan tertinggi Mesir dan salah satu kampus paling terkemuka di dunia dalam pembelajaran Muslim Sunni seperti dikutip Antara, Selasa (15/5/2018).
Dia mengatakan langkah tersebut menentang perasaan 1,5 miliar muslim di seluruh dunia.
Al-Tayeb menyeru warga dan lembaga sipil mengambil semua tindakan damai dan tindakan untuk mengungkapkan penolakan terhadap sikap negara yang memihak kelompok Zionis dengan mengorbankan hak Arab Palestina, demikian pernyataan itu.
Sementara itu, pasukan Israel diberitakan membunuh puluhan warga Palestina, yang mengambil bagian dalam unjuk rasa besar di perbatasan Gaza pada Senin saat Amerika Serikat membuka kedutaannya di Yerusalem, Israel.
Langkah AS memenuhi janji Presiden Donald Trump, yang mengakui kota suci tersebut sebagai ibu kota Israel, namun melecut kemarahan Palestina dan mengundang kecaman banyak pemerintah dunia sebagai kemunduran upaya perdamaian.
Pada upacara pembukaan kedutaan itu, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu berterima kasih kepada Trump karena memiliki keberanian menepati janji.
"Sungguh hari luar biasa bagi Israel," kata Netanyahu dalam pidatonya,
Trump, dalam rekaman pesan, mengatakan tetap berkomitmen untuk perdamaian Israel dengan Palestina.
Di perbatasan Gaza, protes Palestina dengan cepat berubah menjadi pertumpahan darah.
Tembakan senjata Israel menewaskan sedikitnya puluhan warga Palestina, korban tertinggi dalam satu hari sejak serangkaian protes untuk menuntut hak untuk kembali ke tanah air leluhur di Israel mulai 30 Maret.
Puluhan ribu warga Palestina telah menuju garis pantai perbatasan daerah kantong, beberapa mendekati pagar Israel - sebuah garis yang dikatakan oleh pemimpin Israel Palestina tidak akan diizinkan untuk melewatinya. Awan asap hitam dari ban yang terbakar oleh demonstran membumbung di udara.
Pengunjuk rasa, beberapa bersenjatakan ketapel, melemparkan batu ke pasukan keamanan Israel, yang melepaskan tembakan gas air mata dan rentetan tembakan gencar.
Pengakuan Trump atas Yerusalem yang diperebutkan sebagai ibu kota Israel pada Desember membuat marah rakyat Palestina, yang mengatakan Amerika Serikat tidak bisa lagi menjalankan perannya sebagai perantara yang jujur dalam proses perdamaian dengan Israel.
Palestina menginginkan Yerusalem Timur sebagai ibu kota negara yang ingin mereka bangun di Tepi Barat yang diduduki dan Jalur Gaza.
Israel menganggap semua kota, termasuk sektor timur yang direbutnya dalam perang Timur Tengah 1967 dan dianeksasi, sebagai "ibu kota abadi dan tak terpisahkan" dalam sebuah langkah yang belum memenangkan pengakuan internasional.
Sebagian besar negara mengatakan status Yerusalem- kota suci bagi orang Yahudi, Muslim dan Kristen - harus ditentukan dalam penyelesaian perdamaian terakhir dan bahwa memindahkan kedutaan mereka sekarang akan merusak kesepakatan semacam itu.
Perundingan perdamaian, yang bertujuan menemukan penyelesaian dua negara untuk sengketa itu dibekukan sejak 2014.
