Bisnis.com, PEKANBARU -- Pemerintah memberikan jatah sebanyak 15.000 sertifikat kebun sawit rakyat di Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau, pada tahun ini.
Presiden Joko Widodo dalam sambutan resminya di Rokan Hilir, Rabu (9/5/2018) mengatakan selama ini petani sudah berpuluh tahun menanam dan merawat tanaman kelapa sawit, tetapi belum juga memiliki sertifikat.
"Ini sertifikat banyak sekali masyarakat belum pegang, sudah nanam [kelapa sawit] berpuluh tahun enggak ada sertifikat," katanya saat di Kepenghuluan Pelita, Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir, Riau.
Karena itu, Jokowi mengatakan setelah berjalannya program replanting di wilayah itu, diharapkan bantuan sertifikat tanah kebun sawit rakyat milik petani setempat, bakal segera diselesaikan oleh BPN dengan bantuan aparatur mulai dari lurah dan camat.
Jokowi juga menyebut akan melakukan pengecekan jalannya proses sertifikasi kebun sawit rakyat ini, apakah berjalan lancar atau hanya seremonial saja.
Adapun sebelumnya Pemerintah telah menargetkan program replanting untuk perkebunan sawit rakyat seluas total 185.000 hektare di Indonesia, dan Riau mendapatkan kuota sekitar 25.000 hektare.
Program ini, meski dinilai terlambat oleh presiden, kini menjadi prioritas agar hasil dari tanaman kebun sawit milik masyarakat kembali membaik, dan memberi manfaat maksimal kepada rakyat.
Untuk setiap hektare kebun sawit yang ikut program replanting pemerintah, mendapatkan dana bantuan senilai Rp25 juta, yang dikucurkan oleh Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDP KS). Dana ini dialokasikan untuk pembersihan lahan, dan juga proses penanaman dengan bibit sawit pilihan.
