Bisnis.com, JAKARTA -- Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko dan Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) M. Hanif Dhakiri menerima para buruh yang mewakili berbagai elemen dan organisasi buruh dan pekerja yang merayakan Hari Buruh 1 Mei 2018.
Adapun, perwakilan organisasi buruh tersebut antara lain Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (KSBSI) yang dipimpin oleh Presiden KSBSI Mudhofir Khamid dan KSPSI yang dipimpin Almansyur DD dan Hermanto.
Moeldoko menjelaskan kebijakan pembangunan yang dijalankan pemerintah berfokus untuk pembangunan sumber daya manusia, termasuk pekerja. “Tujuannya untuk mengatasi kesenjangan,” katanya, mengutip keterangan resminya, Selasa (1/5).
Dia menambahkan bahwa pemerintah telah mendorong program vokasi supaya tenaga kerja Indonesia kita lebih kuat di keterampilan, terutama di era teknologi dan digitalisasi seperti sekarang ini.
Terkait dengan peraturan presiden mengenai tenaga kerja asing (TKA), Moeldoko berpesan, “Jangan bilang konon, saya dengar.Tolong dibaca dengan baik.”
Di sisi lain, Hanif mengucapkan terima kasih kepada para pimpinan serikat pekerja yang turun ke jalan, dan mampu menjaga situasi secara kondusif, aman, dan damai.
Terkait tuntutan para pekerja, dia mengatakan, “pemerintah akan melakukan kajian yang mendalam. Saya berterima kasih juga kepada para pekerja jurnalistik/media yang selama ini paling lantang dalam memperjuangkan rakyat."
Sementara itu, Presiden KSBSI Mudhofir Khamid mengemulakan pihaknya melihat tidak ada yang salah dari Peraturan Presiden RI (Perpres) Nomor 20 Tahun 2018 tentang Tenaga Kerja Asing.
Perpres tersebut justru melindungi tenaga kerja Indonesia. Hanya saja, waktunya tidak tepat karena bersamaan dengan tahun politik sehingga menimbulkan persepsi yang berbeda-beda dan dimanfaatkan oleh berbagai kelompok.
Pada perkembangan terpisah, Presiden Joko Widodo mengajak Ulama Mesir Imam Besar Al-Azhar Ahmad Muhammad Ath-Thayeb dan rombongan untuk makan siang di Restoran Grand Garden, Kebun Raya Bogor, Selasa (1/5/2018) siang.
Dalam kesempatan itu, Jokowi juga didampingi oleh Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin, Utusan Khusus Presiden RI untuk Dialog dan Kerja Sama Antaragama dan Peradaban (UKP-DKAAP) Din Syamsuddin, Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid dan cendekiawan Muslim Quraish Shihab.
