Bisnis.com, JAKARTA — Wakil Presiden Jusuf Kalla menghadiri rangkaian peringatan hari otonomi daerah ke-22 di Kementerian Dalam Negeri. Dalam kesempatan itu dia menegaskan jika inti pembangunan sekarang ini bukan di provinsi tapi di desa.
Oleh karena itu, sejak awal Joko Widodo-Jusuf Kalla memimpin Indonesia pemerintah mengeluarkan moratorium pemekaran daerah.
“Sejak awal pemerintahan Jokowi-JK kami moratorium pemekaran disamping moratorium mengangkat pegawai baru di luar guru dan tenaga kesehatan. Kenapa kami moratorium untuk pemekaran walaupun DPR DPD banyak minta, tetap kita jelaskan inti pembangunan sekarang bukan hanya di provinsi tapi justru dari desa,” katanya, Rabu, (25/4/2018).
Menurut dia, dana desa begitu besar sehingga tak perlu pemekaran lebih lanjut agar tidak terjadi pemborosan anggaran.
Dia mencontohkan, dahulu anggaran pembangunan seimbang dengan anggaran rutin. Saat ini anggaran belanja modal paling hanya 15%-20% dari belanja keseluruhan.
“Kantor bupati, kantor wali kota, kantor gubernur yang baru, tapi jalan, ataupun kemiskinan, tidak berjalan [berubah dengan baik] karena itulah kami membuat moratorium. Bertambahnya kabupaten mengakibatkan anggaran rutin jauh lebih besar dibandingkan dengan anggaran pembangunan menyebabkan pertumbuhan ekonomi tidak sesuai,” ujarnya.
