4. Belum Jadi Prioritas
Kendati demikian, kedua pasangan calon justru belum menunjukkan indikasi kuat untuk melakukan blusukan ke kawasan lokalisasi. Ganjar mengatakan dia memilih menunggu arahan dari tim kampanyenya, termasuk dalam hal blusukan ke area lokalisasi.
“Ada tim yang bekerja. Saya sih meninggu jadwal dari mereka [untuk ke kawasan lokalisasi]. Biasanya tim akan melihat kelompok mana yang jadi sasaran dan isu apa yang akan kami bawa ke sana,” katanya kepada Bisnis, Kamis (15/3/2018).
Terkait kebijakan penutupan lokalisasi, Ganjar mengklaim bahwa kewenangan ada di wali kota atau bupati. Dia mencontohkan lokalisasi Dolly, di mana Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini menjadi eksekutornya.
Sementara itu, indikasi hampir serupa muncul dari Sudirman Said. Dia pun tidak menunjukkan indikasi, menjadikan blusukan ke kawasan lokalisasi sebagai salah satu prioritasnya.
“Kita inginnya bertemu dengan sebanyak mungkin kelompok masyarakat. Kalau ada kesempatan dan suasananya mendukung, kita akan ke sana.” ujar Sudirman.
Mantan Menteri ESDM itu pun mengakui bahwa prostitusi merupakan isu sensitif. Dia pun menjanjikan untuk melakukan pembinaan dan memberikan alternatif pekerjaan kepada para PSK apabila terpilih.
Untuk itu, patut ditunggu bagaimana kebijakan kedua calon tersebut apabila nantinya terpilih, lalu menangani persoalan sosial tersebut.
