Kabar24.com, MALANG—Penyerapan APBD Kota Malang sampai 12 Maret 2018 mencapai Rp159,719 miliar atau 7,79% dari target penyerapan sepanjang tahun ini yang sebesar Rp2,061 triliun.
Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Malang Sapto Prapto Santoso mengatakan bila dibandingkan dengan realisasi penyerapan anggaran periode yang sama tahun lalu, maka kinerja tahun ini lebih baik.
“Ini karena ada peringatan dari pimpinan. Intinya, kalau ada Organisasi Perangkat Daerah (OPN) yang lambat dalam penyerapan anggaran, maka usulan di Perubahan APBD tidak akan disetujui,” katanya di Malang, Selasa (13/3/2018).
Kebijakan tersebut, kata dia, berdampak pada OPD untuk segera melaksanakan program serta menyerap anggaran sesuai dengan jadwal penyerapan triwulan I/2018. Disiplin OPD lebih baik.
Realisasi penyerapan anggaran pada periode yang sama di 2017, mencapai Rp145,599 miliar atau 6.93% dari target belanja sebesar Rp2,1 triliun.
Belanja langsung sampai 12 Maret 2018, mencapai Rp29,256 miliar atau 2,56% bila dibandingkan target belanja langsung di 2018 yang sebesar Rp1,141 triliun.
Belanja tidak langsung, mencapai Rp130,462 miliar atau 14,18% dari target yang sebesar Rp919,754 miliar.
Sedangkan realisasi pendapatan mencapai 13,69% atau Rp268,662 miliar dari dari target Rp1,962 triliun. Realisasi pendapatan asli daerah (PAD) sbesar Rp83 miliar atau 17,08% dari target penerimaan sebesar Rp486,330 miliar.
Sedangkan realisasi belanja langsung di periode yang sama tahun lalu, mencapai 2,53% atau Rp30,959 miliar dari target sebesar Rp1,221 triliun.
Belanja tidak langsung mencapai 13,04% atau Rp114,640 miliar, sedangkan target belanja tidak langsung di 2017 mencapai Rp878,836 miliar.
Realisasi pendapatan mencapai Rp323,315 miliar atau 16.88% dari target pendapatan sebesar Rp1,915 triliun. Reliasi PAD mencapai Rp76,7 miliar atau 14,89% dari target Rp514,963 miliar.
Dia berharap, dengan semakin disiplinnya OPD dalam melaksanakan program yang ditandai dengan tepat waktu, maka penyerapan anggaran minimal bisa mencapai 90% di tahun ini.
Terkait kebijakan pemerintah yang menunda dan memangkas alokasi dana alokasi umum bagi pemda yang belum menyampaikan informasi keuangan daerah, Sekretaris Daerah Kota Malang Wasto, menegaskan kebijakan tersebut tidak berdampak pada Kota Malang.
Hal itu terjadi karena Pemkot Malang disiplin dalam melaporkan ifnroamasi keujangan daerah setiap bulan kepada pemerintah, dalam hal ini Kementerian Keuangan.
“Kami sudah meminta konfirmasi ke Pemprov Jatim. Hasilnya hanya satu pemda yang terkena kebijakan tersebut dan Kota Malang tidak mengalami penundaan DAU,” katanya.
Sapto juga memberikan pernyataan senada. “Tidak ada penundaan dalam dropping DAU karena kami disiplin dalam memberikan laporan keuangan ke pemerintah secara periodik dan sesuai jadwal,” ucapnya.
