Kabar24.com, JAKARTA — Bisnis sektor keuangan Britania Raya memiliki ekspektasi realistis untuk melayani pelanggan Uni Eropanya setelah Inggris resmi keluar dari UE (Brexit) pada tahun depan.
Pejabat Uni Eropa mengatakan hal itu merupakan bentuk dari kesiapan sektor keuangan Inggris dalam menghadapi skenario terburuk.
Kepala Presiden Komisi Eropa Jyrki Katainen menyampaikan bahwa UE tidak merasa terancam terhadap Inggris dengan adanya potensi hard Brexit.
Inggris seperti tidak bertanggung jawab jika membuat UE berkata, "Jangan khawatir karena semuanya akan berjalan lancar," ungkap kata Katainen di Brussels, seperti dikutip dari Reuters, Kamis (8/3).
Uni Eropa telah memberikan sinyal untuk sektor keuangan Negeri Ratu Elizabeth supaya bersiap-siap dengan kemungkinan dampak dari Brexit, baik “mudah” maupun “sulit”.
Meskipun begitu, Katainen menambahkan, UE tetap menginginkan adanya perjanjian perdagangan yang baik dengan Inggris kedepannya.
“Respons dari sektor keuangan sendiri adalah mereka telah bersiap, mereka sangat realitstis untuk tidak mengambil terlalu banyak resiko karena kewajiban mereka adalah melayani pelanggan,” sambungnya.
Banyak bank dan perusahaan asuransi di Inggris yang mendaftar untuk mendapatkan lisensi agar bisa membuka maupun membangun cabang di UE.
Hal itu dilakukan untuk menghindari pemutusan hubungan dengan klien mereka di Benua Biru.
Katainen menjelaskan bahwa setelah Brexit akan ada masa diskontinu dalam semua layanan perdagangan dan jasa. Akan tetapi, dia melanjutkan, UE masih memiliki pasar yang besar dan ini seharusnya menjadi kesempatan yang menarik untuk semua institusi keuangan.
“Begitu juga di masa depan, saya menyarankan agar kita tetap mempertahankan hubungan antara sektor finansial yang berbasis di UE maupun di Inggris,” imbuhnya.
Hal senada diungkapkan Wakil Presiden Komisi Eropa Valdis Dombrovskis.
Dia tidak melihat adanya ketidakseimbangan dalam proses Brexit dan kepergian Inggris secara runut akan sesuai dengan skenario.
Pada Rabu (7/3), Menteri Keuangan Inggris Philip Hammond dipanggil ke Uni Eropa untuk menyetujui pakta “pengakuan bersama” untuk layanan keuangan.
Pakta tersebut berisikan bahwa UE dan Inggris menerima aturan satu sama lain untuk menghindari gesekan di pasar keuangan.
