Bisnis.com, JAKARTA -- Presiden Joko Widodo mengancam akan mencopot Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Sofyan Djalil jika tahun ini gagal menyelesaikan target sertifikasi 7 juta bidang tanah.
“Sudah perintahkan kepada Pak Menteri, Pak Menteri tahun ini 7 juta. Jangan ditawar, kalau enggak bisa 7 juta saya ganti, saya copot, saya copot menterinya,” kata Presiden Jokowi di Sentul, Bogor dalam keterangan resmi, Selasa (6/3/2018).
Dalam kesempatan itu, Jokowi membagikan sekitar 15.000 sertifikat tanah kepada masyarakat di halaman Sirkuit Sentul di Kecamatan Babakan Madang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat.
Menurut Presiden, dari 126 juta sertifikat yang harus diterima masyarakat, baru 51 juta yang sudah diselesaikan. Untuk itu, jika pada tahun-tahun sebelumnya hanya bisa diselesaikan 500.000 sertifikat, maka pada 2017 jumlahnya dapat ditingkatkan menjadi 5 juta sertifikat.
Tahun ini, pemerintah menargetkan 7 juta sertifikat dan meningkat menjadi 9 juta sertifikat pada 2019.
Kepala Negara mengungkapkan dalam kunjungan kerjanya ke daerah, mulai dari Sumatra, Kalimantan, Sulawesi, Jawa, Nusa Tenggara Barat (NTB), Nusa Tenggara Timur (NTT), hingga Papua, keluhan yang diterima dari masyarakat selalu sama yaitu masalah sengketa tanah dan sengketa lahan. Hal inilah yang menjadi alasan pemerintah menggeber program sertifikasi tanah.
“Kabupaten Bogor juga sama banyak sengketa. Tadi sudah dilaporkan oleh Pak Menteri, coba, karena apa? Rakyat belum pegang yang namanya tanda bukti hak hukum atas tanah,” paparnya.
Karena itu, Jokowi bersyukur bisa menyerahkan belasan ribu sertifikat tanah kepada masyarakat di Kabupaten Bogor. Bahkan, tahun lalu secara total telah diserahkan 60.000 sertifikat kepada masyarakat di kabupaten tersebut.
Dia juga berpesan agar masyarakat menjaga sertifikat tersebut dengan baik supaya tidak mudah rusak atau hilang dan membuat salinannya (fotokopi).
Tampak hadir dalam kesempatan itu antara lain Menteri ATR/BPN Sofyan Djalil, Kepala Kantor Staf Kepresiden Moeldoko, dan Koordinator Staf Khusus Presiden Teten Masduki.
