Kabar24.com, JAKARTA — Kementerian Dalam Negeri menggarisbawahi peran kerja sama pemanfaatan data kependudukan.
Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengatakan bahwa kerja sama pemanfaatan data kependudukan menjadi salah satu program prioritas di kementeriannya.
Kini, hampir semua bank pemerintah dam bank swasta telah menjalin kerja sama. Kerja sama lainnya juga telah dilakukan dengan berbagai lembaga dan institusi seperti DPR, Polri, BNN, Ditjen Imigrasi, Ditjen Pajak hingga lembaga asuransi.
"Target kami Ditjen Dukcapil mudah-mudahan dengan waktu yang singkat, data kependudukan terintegrasi dengan seluruh rumah sakit se- Indonesia," tuturnya, mengutip keterangan resminya,Rabu (21/2/2018).
Jika hal tersebut sudah terealisasi, misalnya di Papua, masyarakat yang sakit tidak perlu ambil darah lagi atau check up lagi. Cukup buka Nomor Induk Kependudukan (NIK) bisa ketahuan riwayat sakit dan sebagainya.
Menurutnya, program kerja sama pemanfaatan data kependudukan sangat strategis. Apalagi bagi sebuah negara yang besar seperti Indonesia yang jumlah penduduknya mencapai 260 juta lebih.
"Bagaimana memberikan sebuah data kepada seluruh pemangku kepentingan adanya jaminan kepastian pada Indonesia pada setiap kepentingan lembaga terkait. Sehingga kejadian 3 tahun yang lalu, satu orang tertangkap Polda Metro Jaya punya e-KTP [KTP elektronik] asli itu hampir 163 yang kerjaannya bobol bank, rekening dan sebagainya, bisa diungkap," ujarnya.
Terkait dengan data kependudukan, khususnya KTP elektronik, meski dibelit masalah, dia memastikan pelayanan terus dioptimalkan. Namun memang perlu di dukung oleh kesadaran warga untuk proaktif melapor dan merekam data.
Program jemput bola juga terus digalakkan. Dan Tjahjo bersyukur di tengah masalah hukum yang membelit proyek KTP el, target perekaman cukup menggembirakan hasilnya.
"Di tengah-tengah kemelut yang belum selesai masalah KTP el di KPK tapi yang sudah merekam sebanyak 97,4%," katanya.
Begitu juga dengan data kependudukan lainnya, misalnya akta lahir anak. Saat ini, progresnya mencapai 70%. Bahkan, karena ada anak lahir di dukun beranak sampai rumah sakit bisa langsung mendapat aktanya.
"Kalau dia pulang ngurus lagi panjang lagi. Ini saya kira mata rantai yang di canangkan oleh Dukcapil untuk dipangkas seluruh wilayah Indonesia. Kita buka 24 jam," katanya.
