Bisnis.com, JAKARTA - Belasan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) akan direvitalisasi menjadi penghasil tenaga terampil di bidang perfilman.
Sekretaris Jenderal (Sesjen) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) Didik Suhardi mengungkapkan setidaknya terdapat 18 SMK yang siap direvitalisasi untuk menyiapkan tenaga terampil di bidang perfilman, tahun ini.
Pusat Pengembangan Perfilman (Pusbangfilm) sedang bekerja sama dengan Direktorat Pembinaan SMK Kemendikbud untuk menyiapkan mekanisme bantuan teknis dan non teknis demi mendorong peningkatan kapasitas SMK tersebut.
"Kemendikbud, dalam hal ini Pusbangfilm dan Direktorat Pembinaan SMK, dapat memberikan pembinaan kepada SMK di bidang penyiaran agar dapat menyediakan tenaga perfilman yang berkualitas," tuturnya dalam keterangan tertulis, Rabu (14/2/2018).
Menurut Didik, dari hasil pemetaan, saat ini terdapat 112 SMK yang memiliki jurusan atau peminatan broadcasting yang dapat dikembangkan menjadi SMK bidang perfilman.
Kemendikbud akan memastikan pengembangan kapasitas SMK tersebut dapat menjawab tantangan perfilman nasional, khususnya dalam menghadapi era persaingan global. Hal ini sejalan dengan pengembangan salah satu sektor prioritas pemerintah, yaitu industri kreatif.
"Jangan sampai nanti tenaga-tenaga perfilman nasional kita diisi oleh tenaga dari negara-negara tetangga," ujarnya.
Indonesia diyakini akan menjadi pasar perfilman yang menjanjikan di masa depan. Didik berharap agar selain menjadi pasar, Indonesia juga dapat memiliki industri perfilman yang dapat disejajarkan dengan negara seperti India dengan Bollywood-nya atau AS yang memiliki Hollywood.
Jumlah penonton film Indonesia diklaim sudah meningkat cukup signifikan. Sebelum ada Pusbangfilm, jumlah penonton tercatat sekitar 16 juta orang per tahun. Namun, sekarang angkanya menyentuh 42 juta orang per tahun.
Sejalan dengan upaya peningkatan kuantitas produksi film lokal dan jumlah penonton, peningkatan kualitas perfilman nasional juga terus dilakukan. Beragam kerja sama dengan berbagai pihak terus dilakukan, termasuk dengan Pemerintah Daerah (Pemda) terkait proses produksi film sampai penyediaan tenaga terampil di level 3 sesuai Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) melalui SMK yang kewenangan pengelolaannya berada di bawah Pemerintah Provinsi (Pemprov).
Terkait hal ini, aktris Niniek L. Karim mengapresiasi kinerja pemerintah dalam menggairahkan industri perfilman nasional. Menurutnya, Pusbangfilm harus dapat berperan dalam meningkatkan kerja sama dan hubungan baik antar pemangku kepentingan perfilman nasional.
Saat ini juga tengah diselenggarakan Rapat Koordinasi (Rakor) Pengembangan Perfilman Indonesia yang diselenggarakan oleh Pusbangfilm. Rakor kali ini dihadiri oleh asosiasi dan komunitas perfilman, dinas pendidikan dan dinas kebudayaan provinsi, unit pelaksana teknis Kemendikbud, serta berbagai lembaga terkait perfilman nasional di antaranya Lembaga Sensor Film (LSF), Badan Perfilman Indonesia (BPI), dan Perusahaan Film Negara (PFN).
Berlangsung hingga 15 Februari 2018, Rakor tersebut mengusung tema “Kerja Bersama Memajukan Perfilman Indonesia”. Empat topik besar yang dibahas di dalam rakor kali ini di antaranya Kebijakan Perfilman, Pengembangan Apresiasi Film, Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Perfilman dan Komunitas Perfilman, serta Data Perfilman dan Rencana Induk Perfilman Nasional (RIPN).
Peserta Rakor juga dapat menonton film Indonesia dari mobil bioskop keliling yang merupakan bantuan dari Pusbangfilm.
