Bisnis.com, JAKARTA — Parlemen Uni Eropa pada Rabu (17/1) dijadwalkan menggelar sebuah jajak pendapat di kantor Komisi Eropa di Strasbourg, Prancis. Jajak pendapat tersebut akan menentukan apakah minyak kelapa sawit (CPO) bakal dihapuskan dari daftar bahan bakar terbarukan mulai 2020.
Sejumlah pejabat Uni Eropa mengatakan, kebijakan penghapusan konsumsi CPO perlu diambil karena dianggap memiliki dampak lingkungan yang buruk. Minyak sawit dituding sebagai dalang dari proses deforestasi besar-besaran di negara Asia dan Amerika Latin.
Seperti diketahui 46% dari total impor minyak kelapa sawit oleh Uni Eropa digunakan untuk biodiesel. Kendati demikian, tiga kelompok politik terbesar di Majelis Uni Eropa dikabarkan telah sepakat untuk mendukung rancangan undang-undang energi terbarukan yang menghapus CPO.
Ketiga kelompok politik tersebut telah menyusun proposal, yang nantinya akan siap dimasukkan dalam rancangan undang-undang tersebut. Adapun proposal tersebut bertajuk “Report on the Proposal for a Directive of the European Parliament and of the Council on the Promotion of the use of Energy from Renewable Sources".
“Mayoritas pejabat di Parlemen Uni Eropa mendukung amandemen penghapusan CPO dari daftar energi terbarukan, karena berkaitan dengan kepentingan lingkungan,” kata Fredrick Federley, anggota parlemen Swedia yang juga menjadi anggota kelompok Liberal di Parlemen UE, seperti dikutip dari Bloomberg, Rabu (17/1).
Apabila, Parlemen Uni Eropa resmi menolak produk CPO masuk daftar bahan bakar terbarukan, maka berpeluang memicu perang dagang antara Eropa dengan negara produsen sawit di Asia dan Amerika Latin.
Pasalnya, Menteri Perkebunan dan Komoditas Malaysia Mah Siew Keong mengatakan, lalu bahwa negaranya siap untuk melakukan pembalasan di sektor perdagangan jika UE resmi menutup kran impor sawitnya. Keong bahkan mengancam akan mengajak negara-produsen sawit lainnya untuk mendukung rencananya tersebut.
Langkah senada dilakukan oleh Indonesia, KBRI Brussels dalam keterangan resminya mengatakan, bahwa Pemerintah Indonesia telah menggalang dukungan dengan negara produsen utama sawit lainnya. Negara-negara itu a.l. Brazil, Guatemala, Ekuador, Malaysia, Honduras dan Kolombia.
Negara-negara tersebut, nantinya akan menyusun joint letter yang dikirimkan kepada Parlemen Eropa untuk menolak wacana atau keputusan yang menghapus CPO dari daftar bahan bakar terbarukan.
Sebelumnya dalam pidato tahunan 2018 pada 9 Januari lalu, Menteri Luar Negeri Indonesia Retno Marsudi telah meminta kepada Uni Eropa untuk tidak mengikuti langkah AS memboikot impor CPO. Dia berjanji, Pemerintah Indonesia akan berusaha melawan kampanye negatif mengenai sawit, karena dinilai melanggar kesepakatan global untuk menekan kemiskinan melalui SDGs 2030.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
