Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group bisnis tv bisnismuda

Pemprov Bali Gagal Lelang 2 Pekerjaan pada 2017

Pemprov Bali sepanjang 2017 berhasil melaksanakan sebanyak 282 paket pekerjaan, tetapi masih ada 2 paket pekerjaan gagal tender.
Feri Kristianto
Feri Kristianto - Bisnis.com 10 Januari 2018  |  21:01 WIB
Petani kopi - Antara/Anis Efizudin
Petani kopi - Antara/Anis Efizudin

Kabar24.com, DENPASAR—Pemprov Bali sepanjang 2017 berhasil melaksanakan sebanyak 282 paket pekerjaan, tetapi masih ada 2 paket pekerjaan gagal tender.

Biro Administrasi Pengadaan Barang/Jasa (APBJ) Bali mencatat efisiensi anggaran yang berhasil dicapai dari seluruh rencana pekerjaan tersebut mencapai Rp43,5 miliar atau 7,74% dari Harga Perkiraan Sendiri (HPS) yang ditetapkan.

Kabiro Humas dan Protokol Setda Bali Dewa Gede Mahendra Putra mengatakan dua paket pekerjaan yang gagal diakibatkan tidak ada penyedia yang mengajukan penawaran dan keterbatasan waktu pelaksanaan. Kedua paket pekerjaan tersebut dianggarkan melalui sumber dana APBN di Dinas Pertanian, Hortikultura dan Perkebunan Provinsi Bali.

“Terdapat dua paket pekerjaan yang gagal tender, yaitu paket Peremajaan Tanaman Kopi Arabika di Kabupaten Badung dan Bangli senilai Rp6,25 miliar, dan paket Peremajaan Tanaman Kakau di Kabupaten Jembrana dan Tabanan senilai Rp2,62 miliar, karena tidak ada penyedia yang mengajukan penawaran selain karena keterbatasan waktu,” jelasnya, Rabu (1/1/2018).

Mahendra Putra menjelaskan, Biro APBJ berfungsi melakukan pembinaan, fungsi pengadaan barang/jasa termasuk pengelolaan sistem informasi terkait pengadaan barang/jasa. Sampai dengan akhir tahun 2017, telah menangani sebanyak 286 paket dengan total pagu Rp591,1 miliar.

Lebih lanjut dikatakan, guna memberikan waktu yang cukup untuk penyelesaian pekerjaan di tahun 2018, Pemprov Bali melakukan langkah antisipasi melalui Surat Edaran Sekda Provinsi Bali. Dia menegaskan untuk paket-paket pekerjaan yang bersifat rutin dan tidak dapat terhenti termasuk pekerjaan konstruksi, proses pengadaannya dilaksanakan lebih awal dan penandatanganan kontrak setelah penetapan APBD.

“Kebijakan ini saya rasa akan memberikan waktu yang cukup untuk menyelesaikan pekerjaan fisik dan optimal dalam penyerapan tenaga kerja sehingga membantu peningkatan perekonomian masyarakat,” jelasnya.

Adapun pada APBD Bali 2018,, pengadaan di Pemprov Bali meliputi belanja modal senilai Rp681,73 miliar, belanja barang dan jasa senilai Rp1,2 triliun, sedangkan belanja hibah mencaapai Rp1,2 triliun


Simak Video Pilihan di Bawah Ini :

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

pemprov bali
Editor : Rustam Agus

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya

Terpopuler

Download Aplikasi E-Paper sekarang dan dapatkan FREE AKSES selama 7 hari!

BisnisRegional

To top