Awasi Proses Penyerahan Sertifikat Tanah, Presiden Jokowi: Pokoknya Saya Kejar Terus

Kabar24.com, JAKARTA -- Presiden Joko Widodo berupaya agar target penyerahan sertifikat tanah di seluruh Tanah Air rampung di tahun 2025 mendatang.

Jokowi juga memastikan akan mengawasi secara langsung pelaksanaan program tersebut.

Penegasan itu disampaikan Kepala Negara saat penyerahan secara serentak 1.082.950 sertifikat tanah untuk rakyat di tujuh provinsi yang dipusatkan di lapangan Masjid Raya Mujahidin Pontianak, Kalimantan Barat, pada Kamis, (28/12/2017).

"Target saya 2025 rampung urusan sertifikat artinya Kepala BPN (Badan Pertanahan Nasional) enggak tidur, pokoknya saya kejar terus, saya ikuti prosesnya," katanya, dikutip dari keterangan resmi.

Guna memastikan program tersebut berjalan dengan baik, Presiden mengajak serta sejumlah jajarannya di Kabinet Kerja untuk turun langsung ke lapangan menyerahkan sekaligus mengawasi jalannya kegiatan penyerahan sertifikat di sejumlah daerah.

Menteri Dalam Negeri Tjahyo Kumolo bertugas menyerahkan sertifikat di Provinsi Jawa Timur, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya di Provinsi Lampung, Menteri BUMN Rini Soemarno di Provinsi Sumatera Selatan, Menteri PAN dan RB Asman Abnur di Provinsi Jambi, Menteri Pertanian Amran Sulaiman di Provinsi Sulawesi Selatan, serta Menteri Tenaga Kerja Hanif Dhakiri di Provinsi Sulawesi Tengah.

Melalui sambungan videotron, Presiden menyaksikan dan mendengarkan langsung laporan para Menteri Kabinet Kerja terkait jumlah sertifikat yang dibagikan hingga jumlah masyarakat yang hadir.

Dalam sambutannya, Presiden berpesan kepada para penerima sertifikat untuk menjaga dan menyimpan sertifikat yang dimiliki di tempat yang aman serta digunakan untuk hal-hal yang bersifat produktif.

"Kalau mau dipakai agunan ke bank hati-hati tolong dihitung, dikalkulasi bisa angsur enggak setiap bulan dihitung kalau bisa silakan," kata Presiden Jokowi.

Turut hadir mendampingi Presiden dan Ibu Negara Iriana Joko Widodo dalam acara tersebut, Ketua DPD Oesman Sapta Odang, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN Sofyan Djalil, Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita, Kepala Staf Kepresidenan Teten Masduki dan Gubernur Kalimantan Barat Cornelis.