Kabar24.com, JAKARTA -- Kementerian Keuangan meraih peringkat teratas dalam penganugerahan Keterbukaan Informasi Badan Publik pada kategori Badan Publik Kementerian tahun 2017.
Dalam pemeringkatan yang dilakukan Komisi Informasi Pusat (KIP), Kemenkeu mendapatkan skor 95.39 dengan status menuju informatif. Kemenkeu mengalahkan Kementerian Perindustrian dan Kementerian Perhubungan yang mendapatkan skor masing-masing 95.37 dan 93.28.
Menteri Keuangan Sri Mulyani menyatakan tugas Kementerian Keuangan adalah untuk mengelola keuangan negara dengan semaksimal mungkin ditujukan untuk kemakmuran masyarakat. Oleh karena itu, keterbukaan dan transparansi informasi menjadi hal yang harus pihaknya lakukan.
"Tentu kita akan terus berusaha dalam memperbaiki terus menerus transparansi, dan mungkin tidak hanya transparansi tapi juga edukasi dan pemahaman publik mengenai APBN dan keuangan negara," katanya, usai menerima penghargaan, di Istana Wakil Presiden, Kamis (21/12/2017).
Sri mengatakan tahun lalu kementeriannya hanya mendapat peringkat kedua, sehingga dirinya mengapresiasi pencapaian yang didapat kementeriannya.
"Tahun lalu kita nomor dua makanya saya kecewa, makanya saya mengatakan saya gak bisa terima kalau nomor dua makanya harus nomor satu," katanya sambil bercanda.
Adapun, Wakil Presiden Jusuf Kalla memberikan selamat kepada Kemenkeu yang memperoleh peringkat pertama dalam kategori kementerian paling informatif.
"Seperti Menkeu (Sri Mulyani) dapat nomor satu, artinya anggaran lancar nanti," ujar Wapres sembari tertawa.
Kegiatan Penganugerahan Keterbukaan Informasi Badan Publik 2017 oleh KIP bertujuan untuk menjaga keterbukaan informasi di badan publik seluruh Indonesia. Kegiatan monitoring dan evaluasi ini dilakukan setiap tahun sejak 2011.
Peringkat Teratas Penerima Anugerah Keterbukaan Informasi Publik 2017
Kategori Badan Publik Perguruan Tinggi
1. Universitas Brawijaya
2. Universitas Indonesia
3. Institut Pertanian Bogor
4. Universitas Negeri Malang
Kategori Badan Usaha Milik Negara
1. PT Taspen
2. Perum Perhutani
3. PT Kereta Api Indonesia
4. Perum Jasa Tirta II
Kategori Badan Publik Lembaga Non Struktural
1. Komisi Pemilihan Umum
2. Badan Pengusaha Batam
3. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK)
4. Badan Pengawas Pemilu
Kategori Badan Publik dan Lembaga Non Pemerintahan
1. Badan Tenaga Nuklir Nasional
2. Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional
3. Badan Pengkajian dan Penerapan Tekonologi
4. Komisi Yudisial
Kategori Badan Publik Pemerintah Provinsi
1. Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat
2. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah
3. Pemerintah Provinsi Aceh
4. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta
Kategori Badan Publik Kementerian
1. Kementerian Keuangan
2. Kementerian Perindustrian
3. Kementerian Perhubungan
4. Kementerian Pertanian
Kategori Partai Politik Nasional (berdasarkan abjad)
1. Partai Amanat Nasional
2. Partai Gerakan Indonesia Raya
3. Partai Keadilan Sejahtera
4 Partai Nasional Demokrat.
