Kabar24.com, JAKARTA - Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan meminta semua pihak untuk menghentikan polemik soal pembangunan gedung baru DPR karena proses dan mekanisme pembangunan fasilitas tersebut sepenuhnya merupakan kewenangan pemerintah.
"Kita jangan sampai berpolemik untuk hal-hal yang tidak perlu terkait rencana pembangunan gedung DPR,” ujarnya kepada wartawan dalam satu acara press gathering, Jumat (3/11/2017).
Menurut Taufik pihak DPR telah menyampaikan secara langsung soal penganggaran dan rencana pembangunan pada saat rapat konsultasi juga antara Pimpinan DPR dan Pemerintah beberapa waktu lalu.
Taufik menyesalkan polemik pembangunan gedung sudah masuk soal anggaran yang lebih detail. Padahal, ujarnya, dirinya tidak pernah berbicara soal angka atau anggaran pembangunan gedung karena hal itu merupakan urusan pemerintah.
Taufik menyatakan bahwa karena APBN merupakan inisiatif pemerintah maka pembangunan gedung DPR seharusnya memang kewenangan pemerintah.
Hanya saja karena penganggaran pembangunan gedung melalui APBN, dana publik, maka akuntabilitasnya harus terjaga, ujarnya.
Baca Juga
Wakil Ketua Umum PAN itu pun mengingatkan ada hal lain yang lebih penting dan prioritas ketimbang berpolemik soal gedung baru, yaitu membangun program-program kerakyatan, memperbanyak lapangan pekerjaan, dan mengurangi kemiskinan.
Sementara itu, Anggota Fraksi Gerindra Novita Wijayanti mengakui bahwa terlepas dari polemik tersebut, sebagian bangunan gedung DPR memang sudah tidak layak. Dia mencontohkan adanya kerusakan lift yang mengakibatkan anggota DPR mengalami cidera.
Salah satu dari kerusakan itu adalah anjlokn lift karena suduah tidak layak selain sejumlah kerusakan lainnya.
Sebelumnya, Wakil Ketua DPR Agus Hermanto mengatakan DPR telah menganggarkan Rp601 miliar untuk konsultasi perencanaan penataan kawasan parlemen termasuk pembangunan gedung baru yang masuk dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2018.
"Sekarang ini anggaran Rp601 miliar untuk konsultan perencanaan, tidak hanya perencanaan gedung tapi meliputi seluruh perencanaan dari kawasan parlemen seperti alun-alun demokrasi, gedung DPD, gedung DPR dan segala fasilitas yang ada," kata Agus.
