Bisnis.com, JAKARTA -- Pemerintah tengah menyiapkan perubahan program di sejumlah kementerian untuk menciptakan sedikitnya 14 juta tenaga kerja baru di daerah dengan cara swakelola dan padat karya.
Cara tersebut diharapkan mampu mengerek pendapatan masyarakat, mengurangi kemiskinan dan utamanya mennggerakan daya beli masyarakat di daerah sehingga ekonomi menjadi lebih produktif.
Ditemui usai pertemuan Presiden Joko Widodo dengan para pemimpin Media Massa, Kepala Staf Kepresidenan Teten Masduki menyatakan program tersebut merupakan salah satu yang menjadi fokus bahasan dalam pertemuan.
Dia menjelaskan bahwa nantinya program-program infrastruktur, pengadaan di pertanian dan sejumlah program kementerian lainnya akan dikelola secara swadaya dan melibatkan industri padat karya sehingga akan langsung berdampak pada peningkatan pendapatan masayrakat.
Sejumlah kementerian yang akan menjadi penggerak yakni Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kementerian Pertanian dan Kementerian Perhubungan yang rencananya akan langsung dimulai pada Januari 2018.
"Jadi tidak boleh lagi ada dana desa disubkontrakkan ke swasta, harus swakelola dan dikerjakan rakyat. Nanti Kemenkeu akan membuat sistem, akuntabilitas tidak akan dikhawatirkan," kata Teten di Kompleks Istana Kepresidenan, Senin (30/10/2017).
Dari program tersebut,Teten mengatakan pemerintah menargetkan sedikitnya 200 orang terserap dari setiap desa atau bisa mencapai 14 juta orang dalam skala nasional.
"Jadi memang harus dana desa itu mengaddres kemiskinan dan kekuatan ekonomi produktif di desa," jelas Teten.
Saat ini, dia mengatakan kementerian terkait masih menyisir program-program kementerian yang dapat dikelola secara swakelola untuk langsung dikerjakan pada awal 2018.
Adapun, Teten mengatakan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) nantinya akan menetapkan skala prioritas program kepada desa-desa yang angka kemiskinannya paling besar sehingga proyek akan tepat guna dalam meningkatkan kesejahteraan.
