Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group

KPPU: Proses Persidangan Monopoli Gas PGN Masih Berjalan

Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) menegaskan proses persidangan Perkara Nomor 09/KPPU-L/2016 tentang Dugaan Pelanggaran Pasal 17 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 terkait Praktek Monopoli dalam Penentuan Harga Gas Industri di Area Medan, Sumatera Utara tetap berjalan
David Eka Issetiabudi
David Eka Issetiabudi - Bisnis.com 10 September 2017  |  16:35 WIB
 Ilustrasi: Petugas melakukan pengecekan Meter Regulating Station (MRS) PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk. (PGN) di Gedung MD Place, Kuningan, Jakarta, Kamis (6/4). - JIBI/Dwi Prasetya
Ilustrasi: Petugas melakukan pengecekan Meter Regulating Station (MRS) PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk. (PGN) di Gedung MD Place, Kuningan, Jakarta, Kamis (6/4). - JIBI/Dwi Prasetya

Bisnis.com, JAKARTA—Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) menegaskan proses persidangan Perkara Nomor  09/KPPU-L/2016 tentang Dugaan Pelanggaran Pasal 17 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 terkait Praktek Monopoli dalam Penentuan Harga Gas Industri di Area Medan, Sumatra Utara tetap berjalan.

Wasit antimonopoli ini pun belum mengambil keputusan dalam penanganan perkara yang melibatkan PT Perusahaan Gas Nusantara Tbk (PGN) sebagai terlapor.

Saidah Sakwan, Komisioner KPPU, mengatakan sidang perkara dugaan monopoli gas yang dilakukan PT PGN sampai kini masih dalam tahap perpanjangan pemeriksaan lanjutan.

"Proses pembuktiannya terus berjalan di dalam persidangan, ada tidaknya monopoli dalam distribusi gas di Sumatra Utara ini masih diuji  di persidangan. Keputusannya nanti akan ditetapkan oleh Majelis Komisi," tuturnya dalam keterangan pers, Minggu (10/9/17).

Hanya saja, menurutnya, posisi PT PGN selaku BUMN juga telah menjadi pertimbangan pihaknya dalam menyelesaikan perkara ini.

Perkara dugaan monopoli gas ini mulai mencuat setelah muncul keluhan dari kalangan pengusaha mengenai permasalahan pendistribusian gas industri di Sumatra Utara.

Persoalan distribusi gas ini menyangkut pasokan yang semakin minim atau masih jauh dari yang dibutuhkan pengguna, serta masalah  tingginya harga jual gas. 

"Kalau distribusi ini merupakan penugasan pemerintah, tentu harus ada basis regulasinya [monopoly by law]. Tapi, walaupun demikian, jika pemegang mandat ini melakukan praktik monopoli tetap saja bisa terkena pelanggaran UU No.5/1999," katanya.

Berdasarkan penyelidikan awal investigator, telah ditemukan sejumlah indikasi terjadinya dugaan praktik monopoli dalam pendistribusian gas industri di Sumatra Utara.

Indikasi tersebut di antaranya, perseroan menguasai 100% pangsa pasar pengguna gas sehingga sangat mungkin untuk memanfaatkan posisi dominannya, perusahaan BUMN ini juga dapat menetapkan harga jual gas secara sepihak meskipun tanpa persetujuan pelanggan, serta adanya klausul dalam kontrak perjanjian jual beli gas (PJBG) yang tidak seimbang sehingga memberatkan konsumen. 

Temuan-temuan inilah yang tengah diuji oleh Majelis Komisi dalam proses persidangan di tahap perpanjangan pemeriksaan lanjutan yang akan berakhir pada 5 Oktober 2017 mendatang untuk membuktikan ada atau tidaknya praktik monopoli.

"Majelis Komisi dalam pemeriksaan dan pengambilan putusan independen dan tidak dapat diintervensi oleh pihak manapun termasuk anggota Komisi lainnya  di luar Majelis," tambahnya.

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

kppu
Editor : Saeno
Bisnis Indonesia bersama 3 media menggalang dana untuk membantu tenaga medis dan warga terdampak virus corona yang disalurkan melalui Yayasan Lumbung Pangan Indonesia (Rekening BNI: 200-5202-055).
Ayo, ikut membantu donasi sekarang! Klik Di Sini untuk info lebih lengkapnya.

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya

BisnisRegional

To top