Kabar24.com, BANDUNG—Pemerintah Provinsi Jawa Barat mencairkan 50% APBD 2017 guna menghindari pengendapan anggaran yang terlalu besar di bank.
Gubernur Jabar Ahmad Heryawan mengatakan pihaknya sudah menggenjot pencairan volume APBD Jabar 2017 yang mencapai Rp32 triliun lebih sehingga tak ada lagi pengendapan anggaran. Kementerian Keuangan sendiri mencatat APBD Jabar yang mengendap mencapai Rp7,94 triliun.
“Angka pencairan sudah di atas 50%, kami tidak ada persoalan [dana mengendap],” tuturnya di Bandung, Senin (14/8).
Menurutnya angka 50% dibanding periode yang sama tahun sebelumnya menunjukan bahwa pencairan anggaran yang dilakukan jajarannya sudah sesuai jalur. Pencapaian serapan 50% sendiri sudah diraih hingga akhir Juli lalu. “Proyek-proyek besar itu [pembayarannya] biasanya di Agustus sampai Oktober, tahun lalu kami tertinggi di penyerapan 94%,” ujarnya.
Heryawan membantah pihaknya sengaja mengendapkan anggaran hingga Rp7,94 triliun. Kondisi yang terjadi menurutnya anggaran sebesar itu belum mencair karena belum terpakai oleh pembiayaan lelang atau belum ditransfer ke kabupaten/kota. “Kalau Juli sudah 50% berarti normal, terjadi pengendapan tapi jumlahnya sedikit,” tuturnya.
Dia juga beralasan dana yang mengendap di bank membesar bisa datang dari pendapatan Jabar yang tinggi setiap hari. Menurutnya pemerintah daerah keliru jika sengaja tidak memakai dana dengan melakukan pengendapan. “Tapi kalau dana setiap hari mengendapnya bertambah dari pendapatan, justru itu yang kita harapkan,” katanya.
Baca Juga
Awalnya Pemprov Jabar berharap bisa menggenjot tender dan anggaran pada awal tahun. Namun karena memakai skema pendapatan berjalan, maka rata-rata pembayaran tender dilakukan pada pertengahan hingga akhir tahun. “Kalau kita belanja di bulan Januari, uangnya belum ada bisa bahaya,” cetusnya.
Terpisah, Sekda Jabar Iwa Karniwa memastikan dana APBD yang sempat mengendap pada Juni lalu Rp7,94 triliun sudah mulai mencair.
Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Jabar ini mengakui pada Juni lalu dana mengendap APBD Jabar memang terbilang besar karena adanya hambatan dalam proses penyerapan anggaran.
"Dibanding nominal dana yang masih mengendap dengan tahun lalu, nilai tersebut relatif lebih kecil," ujarnya.
Menurutnya pada tahun ini porsi APBD Jabar meningkat dengan adanya alih kelola kewengan ke provinsi. Dia mengakui hambatan terjadi karena ada proses penyerapan yang relatif terlambat karena alih kelola tersebut. "Salah satunya itu adalah integrasi SMA/SMK provinsi belum sempurna. Contohnya mekanisme pembayaran tunjangan guru, juga pembayaran lainnya yang menyangkut dengan guru,"tuturnya.
Dalam prosesnya tersebut pihak sekolah mengalami kesulitan dengan adanya beberapa aturan dimana akhirnya pihaknya a mengajukan adanya perubahan aturan. Di antaranya yang menjadi kesulitan dalam penyerapan anggaran alih kelola SMA/SMK. “Sekolah itu harus membuat rencana kerja anggaran yang jadi beban tersendiri,” ujarnya.
Selain itu, ada penyesuaian dan aturan baru dimanaguru harus memiliki rekening dan sistem komputerisasi pendataan harus terus berjalan."Kalau itu sudah beres, ada dua hal yang diselesaikan, pertama tunjangan profesi sampai ke guru. Kedua mudah-mudahan mekanisme bisa cepat dan langsung,"ujar dia.
Iwa mengaku pihaknya sudah mencium rendahnya realisasi anggaran hingga akhir Juni lalu. Pihaknya sudah menerbitkan surat edaran ke masing-masing OPD di lingkungan Pemprov Jabar dan seluruh kepala daerah di Jabar pada awal juli lalu.
"Saya sudah kasih surat edaran ke semua opd karena realisasi hinga Juni relatif kecil. Otomatis uang yang mengendap sebagai sisa anggaran itu masih ada di rekening kas daerah. Saya langsung lakukan langkah teknis operasional untuk proses pencairan dengan tetap mengedapakan koridor berlaku,"tuturnya.(
