Bisnis.com, JAKARTA — Saleh Partaonan Daulay, Wakil Sekjend DPP PAN menyebut pernyataan yang disampaikan oleh Ketua Fraksi Partai Nasdem Victor Laiskodat tidak pantas dan tidak etis dan menimbulkan keresahan serta kegelisahan.
Sebelumnya, viral video Viktor tengah memberikan pidato. Dalam pidatonya dia menyatakan Partai Gerindra, Partai Demokrat, PKS dan PAN mendukung khilafah dan kaum intoleran.
Menurut Saleh, pernyataan seperti ini memiliki dampak luas yang belum tentu baik bagi kehidupan demokrasi di Indonesia.
"Pernyataan ini secara tidak langsung telah menghapus sebagian sejarah demokrasi di Indonesia. Bayangkan, partai yang dituduh pendukung khilafah dan intoleran adalah partai yang kadernya pernah menjadi presiden, mantan calon presiden, ketua MPR, wakil ketua DPR, dan banyak menduduki posisi menteri dan jabatan-jabatan politik lainnya. Jika partai-partai itu intoleran dan mendukung khilafah, tidak mungkin bisa berkuasa dan mendapat tempat di masyarakat," katanya dalam keterangan resmi, Jumat (4/8).
Terkait itu, Saleh meminta Victor segera menyampaikan permintaan maaf secara terbuka. Permintaan maaf tersebut diyakini akan mengurangi kegelisahan dan keresahan di masyarakat.
"Prinsip saling menghormati harus dikedepankan. Kami sangat menghormati Nasdem dan pak Surya Paloh. Secara resiprokal, tentu kami pun merasa perlu dihormati secara proporsional," tegasnya.
Dalam kaitan itu, PAN juga menghormati langkah Partai Gerindra, Demokrat, dan PKS dalam menyikapi persoalan ini. Termasuk jika mereka berencana menindaklanjutinya melalui jalur hukum. Selama langkah yang diambil sesuai dengan koridor hukum dan demokrasi, PAN akan menghargainya.
"Sepintas saya dengar, teman-teman dari Gerindra, Demokrat, dan PKS akan menempuh jalur hukum. Ada juga yang mengatakan akan melaporkan ke Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD). Saya kira, itu sah-sah saja. Silahkan, kita akan menghormati pilihan-pilihan teman-teman tersebut," lanjut dia.
Dia melanjutkan, d internal PAN sendiri sejak awal beredarnya video tersebut sudah ada keinginan untuk menempuh jalur hukum. Namun sebagian ada yang meminta agar Laiskodat diberi kesempatan untuk meminta maaf.
Jika nanti ada langkah hukum, PAN memastikan bukan untuk menambah kisruh suasana, tetapi lebih pada pembelajaran politik dan hukum bagi semua. Sebab, di dalam demokrasi, semua orang sama di mata hukum dan pemerintahan.
