Bisnis.com, JAKARTA—Wacana pemilu presiden 2019 kembali menghangat pasca pertemuan dua tokoh politik besar yaitu pimpinan Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono dan orang nomor satu di Partai Gerindra Prabowo Subianto.
Direktur Program dari Saiful Mujani Research and Consulting Sirajudin Abbas mengatakan, kondisi politik menuju pemilu presiden 2019 memang masih sangat ‘cair’. Artinya, masih banyak kemungkinan bisa terjadi yang akan mempengaruhi pesta demokrasi dua tahun mendatang tersebut.
Kendati demikian menurutnya, Joko Widodo (Jokowi) yang merupakan incumbent memiliki elektabilitas tertinggi untuk calon presiden 2019 nanti. Terlebih tingkat kepuasan masyarakat yang mencapai 80% atas program pembangunan infrastruktur yang digenjot pemerintah.
“Peta politik pilpres 2019 itu masih sangat cair, tapi ada empat konteks yang bisa mengubah itu semua yang harus dicatat Jokowi,” ujarnya, Minggu (30/7).
Pertama, bagaimana sikap Jokowi dalam menentukan hubungan dengan kelompok pemilih muslim yang tidak homogen. Pada pemilu presiden 2014, Jokowi mengalami kekalahan di Sumatra Barat dan Jawa Barat karena terkait isu agama.
Dia menilai, pada pemilu presiden 2019 pun isu agama akan kembali dihadirkan. Terlebih, pemerintahan Jokowi dicap mengkriminalisasikan ulama terkait kasus Habib Rizieq Shihab, atau anti ormas Islam setelah diterbitkannya Perppu Ormas yang baru dan berimbas pada pembubaran HTI.
Konteks kedua adalah relasi sipil militer, karena akhir-akhir ini muncul persepsi adanya kebutuhan politik kuat melalui kehadiran militer. Menurutnya, Jokowi harus menghitung seberapa besar persepsi masyarakat Indonesia memperlihatkan kebutuhan pemimpin yang kuat akan hadir dari kalangan militer.
Ketiga, pengakuan masyarakat terhadap kinerja. Dia menilai Jokowi masih memiliki sisa waktu dua tahun untuk meyakinkan pemilih bahwa pemerintahannya bukan hanya mencapai target, tapi melampaui target. Keempat, performa ekonomi dan keamanan nasional.
“Itu jadi faktor faktor yang harus diperhatikan Jokowi. Yang dua terakhir bisa dikelola dan diarahkan Jokowi, sedangkan dua lainnya sulit harus komunikasi secara rutin,” ujarnya.
Adapun terkait partai koalisi partai pemerintah saat ini menurutnya bisa mengalami renegosiasi menjelang 2019. Untuk saat ini, lanjut dia, koalisi pemerintah harus kuat guna menyelesaikan target jangka pendek dua tahun sisa pemerintahan Jokowi.
Dia pun menyebut, masih sulit memperkirakan pemilu presiden 2019 mendatang. Poros koalisi baru bisa saja muncul pasca bertemunya SBY dan Prabowo. Di sisi lain, menurutnya UU Pemilu 2017 yang baru-baru ini mendapat persetujuan DPR, akan mampu menyajikan tiga hingga empat pasangan capres dan cawapres pada 2019.
