Kabar24.com, JAKARTA -- Amerika Serikat (AS) akan terus memberlakukan sanksi atas Rusia terkait aneksasi negara itu atas Krimea.
Hal itu ditegaskan Trump lewat pesan Twitter setelah bertemu dengan Presiden Rusia, Vladimir Putin, di sela-sela pertemuan pundak G20 di Hamburg, Jerman akhir pekan lalu.
Trump mengatakan terlalu prematur untuk mempertimbangkan pengenduran 'sampai masalah Ukraina dan Suriah terselesaikan'. Kendati demikian dia juga akan bekerja secara 'konstruktif' setelah pekan lalu bertemu dengan Presiden Putin.
Sementara itu, Rusia menegaskan tidak akan mengubah kebijakannya di Ukraina dan Suriah karena sanksi tersebut.
"Kebijakan kami di Suriah dan Ukraina tidak pernah dan tidak akan ditentukan oleh tekanan sanksi yang diterapkan Amerika Serikat," kata juru bicara parlemen untuk urusan internasional, Konstantin Kosachev sebagaimana dikutip BBC.co.uk, Senin (10/7/2017).
Dia menjelaskan, bahwa kebijakan AS atas Rusia tidak ditentukan oleh persyaratan hubungan internasional namun ditentukan oleh 'zig zag’ dari kebijalan dalam negeri AS dan konfrontasi antara Trump dan Kongres.
Gencatan senjata yang didukung Amerika Serikat dan Rusia di kawasan barat daya Suriah berjalan dengan baik sepanjang Minggu (9/7/2017).
Para pegiat yang mengamati kawasan itu mengatakan tidak ada pertarungan maupun serangan udara dan beberapa kelompok pemberontak mengukuhkan suasannya tenang.
Menteri Luar Negeri Amerika Serikat, Rex Tillerson kemarin meminta Rusia agar mengambil 'langkah pertama' untuk megakhiri konflik separatis di sana. Dia mengatakan, bahwa sanksi atas Rusia akan tetap 'sampai Moskow membalikkan tindakan-tindakan mereka'.
Perang di Ukraina dan aneksasi Rusia atas Krimea pada tahun 2014 yang disertai dukungan militer pemerintah Moskow atas Presiden Suriah, Bashar al-Assad, menyebabkan ketegangan antara kedua negara.
Bulan lalu para Senator Amerika Serikat dengan suara bulat memberlakukan sanksi baru atas Rusia terkait dengan campur tangan atas pemilihan presiden tahun lalu. Mereka juga sepakat untuk mempercepat proses yang membuat Kongres bisa menghambat setiap usaha dari Presiden Trump untuk menurunkan sanksi itu.
