Kabar24.com, JAKARTA—Presiden Joko Widodo kembali membagi-bagikan sertifikat tanah kepada masyarakat. Dalam kunjungan kerja ke Banyumas, Jawa Tengah, Presiden membagikan 2.187 sertifikat untuk warga.
Presiden menuturkan, target penerbitan 5 juta sertifikat hak atas tanah untuk masyarakat pada tahun ini memang tergolong tinggi. Target tersebut, tuturnya, dicanangkan sebagai bagian dari program strategis nasional dan reforma agraria yang menjadi salah satu fokus pemerintah.
Dengan target tersebut, pemerintah pun terdorong untuk semakin bekerja keras dalam memberikan pelayanan pertanahan kepada masyarakat.
"Kenapa kita percepat? Supaya tak terjadi sengketa. Kalau sudah pegang kemudian orang mau klaim, tidak bisa. Ini milik saya. Ada nama, alamat, luas, ada semua, kita jadi enak," ujar Presiden di alun-alun Purwokerto melalui siaran pers, Jumat (16/6/2017).
Presiden pun tak hentinya mengingatkan kepada masyarakat yang telah menerima sertifikat tersebut untuk bijak dalam pemanfaatannya. Dia juga meminta agar sertifikat tersebut dipegang dan disimpan dengan baik.
"Yang sudah pegang, tolong diberi plastik, jadi kalau genteng bocor tidak rusak. Fotokopi, kalau hilang punya fotokopi, sehingga mengurusnya mudah. Luas tanah yang ada dalam sertifikat harus diingat betul. Semua harus mengerti karena ini hak hukum atas tanah," ucapnya.
Baca Juga
Presiden meminta agar sertifikat tersebut dapat dipergunakan dan dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan keluarga dengan sebelumnya melakukan perhitungan sesuai dengan kemampuan.
"Kalau ambil pinjaman ke bank, misal sertifikat dapat Rp200 juta, jangan Rp100 juta buat beli mobil, tidak boleh. Jadi kalau ambil, semua dipakai untuk modal kerja dan investasi, bukan untuk beli barang mewah yang bersifat pribadi. Pinjaman bank harus dikembalikan," tuturnya.
Pada tahun ini Presiden memberikan target kepada Kementerian Agraria dan Tata Ruang atau Badan Pertanahan Nasional untuk menerbitkan sebanyak 5 juta sertifikat kepada masyarakat yang belum memiliki.
Pada tahun depan Presiden meningkatkan target hingga 7 juta sertifikat harus diberikan. Pada 2019, Jokowi menetapkan target sebesar 9 juta sertifikat diberikan kepada masyarakat.
Turut mendampingi Presiden, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN Sofyan Djalil, Menteri Sekretaris Negara Pratikno dan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo.
