Kabar24.com, JAKARTA - Presiden Tanzania John Magufuli pada Jumat (28/4/2017) memerintahkan agar lebih dari 9.900 pegawai negeri segera dipecat karena memiliki ijazah sekolah maupun perguruan tinggi palsu.
Magufuli sendiri, yang terpilih sebagai presiden pada 2015, telah memecat sejumlah pejabat tinggi, termasuk kepala badan pemerintah urusan antikorupsi, kepala departemen perpajakan, seorang pejabat tinggi perusahaan kereta api serta kepala otoritas pelabuhan sebagai bagian dari gerakan antikorupsi di negaranya.
Kalangan pebisnis telah sekian lama mengeluhkan bahwa korupsi dan pemerintahan yang tidak berdaya guna sebagai hambatan utama investasi di Tanzania.
Operasi penindakan terhadap para pegawai berijazah palsu itu dilancarkan setelah pembersihan serupa diluncurkan pada Maret tahun lalu. Pada Maret 2016, ditemukan lebih dari 19.700 "pegawai terselubung" dalam daftar gaji sektor kepegawaian negara Afrika Timur itu.
"Kita telah bekerja keras untuk membuka lapangan kerja baru sementara ada orang-orang di pemerintahan yang memiliki ijazah palsu," kata Magufuli setelah menerima laporan penipuan dokumen akademis di kalangan pegawai negeri.
Pemerintah juga mengalami kerugian sebesar 238 miliar shilling (sekitar Rp1,4 triliun) setiap tahun dari "pegawai terselubung", yang sudah dikeluarkan dari daftar gaji negara, ujarnya.
Tanzania setiap bulan mengeluarkan dana lebih dari US$260 juta untuk membayar gaji para pegawai negeri.
Pemerintah meyakini bahwa gaji pegawai negeri membengkak. Tanzania memiliki 550.000 pegawai negeri pada tingkat nasional dan daerah.
Magufuli memerintahkan para pejabat untuk "menyebutkan nama dan mempermalukan" para pelaku pelanggaran dengan mengeluarkan daftar seluruh anggota pegawai negeri yang memiliki catatan akademis palsu.
"Orang-orang (pelaku pelanggaran, red) ini menduduki posisi di pemerintahan tapi tidak mempunyai kualifikasi, mereka merampok kita seperti yang dilakukan para penjahat pada umumnya," tegasnya.
Magufuli mengatakan, hasil pemeriksaan juga menemukan bahwa catatan akademis milik 1.500 pegawai negeri digunakan oleh beberapa orang. Selain itu, lebih dari 11.500 pegawai pemerintah tidak memiliki catatan akademis yang lengkap, demikian Reuters melaporkan.
