Bisnis.com, JAKARTA - Langkah mantan Ketua Umum Partai Golkar, Aburizal Bakrie (ARB) meminta seluruh kader Partai Golkar untuk tetap tenang dan menepis isu Munaslub dinilai akan mampu menjaga soliditas partai di tengah pusaran kasus korupsi KTP-El.
Demikian dikemukakan oleh pengamat politik Maksimus Ramses Lalongkoe terkait persoalan yang menyeret sejumlah kader Gokar termasuk nama Ketua Umum Golkar Setya Novanto dalam pusaran kasus KTP-El. Sebelumnya secara tegas ARB menepis isu akan adanya Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) di tubuh Golkar.
Menurut Ramses pernyataan ARB tersebut sangat positif untuk Partai Golkar yang saat ini terus melakukan konsolidasi.
“Pernyataan itu juga sebagai dukungan ARB terhadap keutuhan Partai Golkar di bawah kepeminpinan Setya Novanto selain menggambarkan kedewasaan politik Golkar dalam menjaga dinamika politik partai pasca nama Setya Novanto disebut-sebut ikut menerima dana KTP-El seperti yang tertuang dalam dakwaan Jaksa", ujar Ramses.
Selain itu, pernyataan ARB dapat juga dimaknai bahwa sampai saat ini kader Partai Golkar masih solid mendukung penuh kepemimpinan Setya Novanto, ujarnya.
"ARB tentu belajar dari kasus Partai Golkar sebelumnya yang terpecah. Dia tidak ingin rajutan persatuan partai yang sudah dibangun Novanto tercidera lagi," katanya.
Apalagi, ujarnya, nama Setya Novanto baru sebatas dugaan dan belum ada status apapun dari Komisi Anti Korupsi (KPK). Itu artinya dorongan untuk dilakukannya Munaslub itu juga sesuatu yang janggal.
"ARB tentu melihat ini secara proporsional sehingga tidak melakukan berbagai spekulasi politik apalagi menggelar dilaksanakannya Munaslub," ujarnya.
Pada bagian lain dia meminta KPK yang telah mengumumkan nama-nama yang tersangkut kasus KTP-El, harus bisa menahan diri. Karena mengumumkan nama-nama itu sangat riskan dalam konteks politik Indonesia.
Dijelaskan, berdasarkan pengalaman sebelumnya, kerja KPK yang sudah bagus menjadi kabur dan berantakan ketika timbul pernyataan genit dari pimpinan.
"Kita harus kritisi pimpinan KPK saat ini agar jangan mengikuti jejak sebelumnya, yang terlalu euforia tetapi pada akhirnya mereka sendiri tersandung masalah," ujarnya.
Sebelumnya,Peneliti Indonesian Corruption Watch (ICW) Agus Sunaryanto mengingatkan, KPK harus tetap menjaga marwah institusi. Menurutnya, KPK harus tetap fokus pada penegakan hukum.
“Tapi, tetap tidak boleh buta suasana politik di luar,” kata Agus dalam diskusi “Perang Politik E-KTP”, Sabtu (18/3/2017). Dia pun mengingatkan, pimpinan KPK harus menyerahkan semuanya kepada juru bicara KPK untuk mengelaurkan satu pernyataan.
“Tentunya, juru bicara KPK sudah punya strategi khusus untuk berkomunikasi kepada publik. Peran jubir harus dimaksimalkan, ujarnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
