Kabar24.com, JAKARTA— Pemerintah diharapkan lebih mendorong pencapaian sasaran reformasi birokrasi dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya.
Pelaksanaan reformasi birokrasi, terutama di kabupaten/kota memang masih belum sesuai dengan harapan. Akan tetapi, dalam perkembangannya terlihat ada peningkatan. Indeks reformasi birokrasi kabupaten/kota pada 2015 sebesar 42,97, sementera itu tahun lalu capaiannya meningkat sebesar 13,26 poin menjadi 56,23.
Kepala Biro Hukum, Komunikasi dan Informasi Publik Kementerian PANRB Herman Suryatman, mengatakan setidaknya ada tiga sasaran reformasi birokrasi, seperti, mewujudkan birokrasi yang bersih dan akintabel, birokrasi yang efektif dan efisien, serta birokrasi yang memiliki pelayanan publik yang berkualitas.
"Reformasi birokrasi tidak seperti membalikkan telapak tangan, perlu proses. Ada kalanya timbul riak-riak yang mengganggu proses, tapi jangan lupa juga ada berbagai keberhasilan yang harus diapreaiasi," tuturnya, dalam keterangan resmi yang diunggah Situs Kementerian PANRB, Rabu (22/2017).
Dia mencontohkan penerapan e-government dalam tata kelola pemerintahan Kota Surabaya dan Kabupaten Banyuwangi. Bukan hanya membuat pelayanan publik makin efektif dan efisien, tetapi juga mencegah korupsi dan pungli. Untuk itu pula, tahun ini pohaknya mewajibkan semua daerah menerapkan e-government.
Implementasi e-govermnent atau Sistem Pemerintahan Berbasis Eletronik (SPBE) ini, akan mendorong tata kelola pemerintahan semakin terbuka dan transparan, serta mempermudah masyarakat mengakses berbagai layanan publik tanpa harus bertatap muka langsung dengan pemberi layanan.
Untuk mendorong replikasi atas praktik baik pelayanan publik tersebut, baik dalam penerapan e-government maupun inovasi pelayanan publik, Kementerian telah menetapkan 59 kabupaten/kota role model pelayanan publik.
Berdasarkan hasil evaluasi, rata-rata nilai akuntabilitas kinerja kabupaten/kota pada 2016 mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya. Pada 2016 rata-rata nilai evaluasi AKIP kabupaten/kota adalah 49,87 atau meningkat 2,95 poin dari tahun sebelumnya sebesar 46,92.
Sementara itu, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Asman Abnur mengajak Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) turut terlibat aktif untuk mengintegrasikan e-goverment. “Saat ini, e-government masih berdiri sendiri-sendiri. Kami harapkan adanya peran BPPT untuk mendorong e- government ini agar cepat terintegrasi,” katanya.
Menurutnya, BPPT memiliki fungsi melakukan pengkajian dan penyusunan kebijakan nasional di bidang pengkajian dan penerapan teknologi. Selain itu, melakukan pemantauan, pembinaan, dan pelayanan terhadap kegiatan instansi pemerintah dan swasta di bidang pengkajian dan penerapan teknologi.
Terkait dengan fungsi tersebut, BPPT diminta melakukan percepatan SPBE dengan melakukan identifikasi kebutuhan aplikasi dan infrastruktur TIK yang diperlukan dalam percepatan penerapan e-government nasional. Selain itu, juga melakukan pengkajian dan pengembangan sistem TIK sebagai pendukung percepatan penerapan e-government nasional.
“Dengan adanya e-government nasional, BPPT dapat mengambil peran seperti ini,” tambahnya.
