Bisnis.com, JAKARTA – Pemerintah segera mengeluarkan kebijakan untuk menggandeng konglomerasi skala besar agar ikut masif memberdayakan usaha kecil dalam rangka mengatasi masalah ketimpangan.
Dalam rapat terbatas, kemarin (31/1/2016) Presiden Joko Widodo menyetujui adanya 10 kebijakan jangka menengah untuk mengatasi masalah ketimpangan. Seluruh kebijakan tersebut dipayungi dalam tiga pilar dan area pokok, yaitu kebijakan berbasis lahan, kebijakan berbasis kesempatan, dan kebijakan berbasis peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM).
Ketua Tim Ahli Wakil Presiden Sofjan Wanandi mengatakan perusahaan akan diikutsertakan untuk berperan besar dalam mengurangi ketimpangan di Indonesia dalam kebijakan itu.
Dalam tahap awal, Sofjan mengatakan korporasi besar di bidang pertanahan (properti), ritel, perkebunan kelapa sawit dan perbankan akan diutamakan untuk segera membantu usaha kecil masyarakat di sektornya masing-masing.
“Kami segera membuat langkah jangka pendek, menengah dan panjang untuk akhirnya agar sama-sama saling menguntungkan, namun tidak membuat korporasi malah takut dalam melaksanakan ini,” katanya dikantornya, Selasa (1/2/2017).
Sofjan yang juga Ketua Dewan Pertimbangan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) tersebut memperkirakan payung hukum kebijakan itu akan dikeluarkan dalam 1-2 bulan kedepan.
Saat ini, dia mengatakan pemerintah masih mempelajari lebih detail agar pelaksanananya langsung berjalan tepat sasaran.
“Agar saat kebijakan keluar pengusaha langsung ikut. Mempertimbangkan juga agar investment climate kita tetap bagus, kalau ditakuti kan tidak baik. Jadi harus berhati-hati sekali dalam mengatur ini, supaya mereka bisa merasakan tanggung jawab sosial juga, tidak hanya mencari duit saja, tapi bantu yang kecil-kecil ini,” jelasnya.
Adapun, Sofjan mengatakan dirinya telah bertemu dengan sejumlah konglomerasi besar stategis dalam beberapa kali pertemuan guna mensosialisasikan rencana kebijakan ini.
“Sudah ketemu 3-4 kali, mulai dari Alfamart dan pokoknya yang besar-besar [korporasi],” ujarnya.
Siang tadi, Wakil Presiden Jusuf Kalla menerima kunjungan Anggota Independen Majelis Tinggi Parlemen Inggris sekaligus pimpinan Jardine Cycle & Carriage, Lord Charles Powell. Jardine, diketahui sebagai pemegang saham terbesar konglomerasi PT Astra internasional Tbk.
Dalam kesempatan itu, Sofjan mengatakan bahwa Wapres meminta Powell, selaku salah satu pemilik saham Astra untuk ikut serta memberdayakan usaha masyarakat kecil, salah satunya contohnya di bidang perkebunan kelapa sawit.
“Message-nya pak JK itu lebih banyak adalah, hey kita akan buat you yang gede-gede ini bagaimana untuk membantu yang kecil. Bagaimana agar plasma-plasma kelapa sawit itu diangkat juga, jadi jangan hanya inti saja yang maju. Diminta agar dibesarkan plasmanya,” jelasnya.
Adapun, Sofyan mengatakan detail mengenai porsi pengaturan pemberdayaan usaha kecil akan ditajamkan lebih lanjut. Dalam studi awal, dia mengatakan akan ada perbedaan porsi antara korporasi yang dimiliki lokal dan asing.
Sebelumnya dalam World Economic Forum di Davos, Swiss ditekankan isu mengenai pentingnya perusahaan untuk juga menjalankan perannya di lingkup tanggung jawab sosial.
Studi dari Business and Sustainable Development Commission (BSDC) menyatakan perusahaan swasta berpeluang menciptakan kapitalisasi pasar hingga US$12 triliun sampai 2030 dan menciptakan sedikitnya 380 juta pekerjaan dengan menerapkan indikator utama pembangunan berkelanjutan.
Dalam studi itu, perusahaan menjadi kunci utama untuk melaksanakan Sustainable Development Goals (SDGs) yang digagas PBB untuk mengurangi kemiskinan dan menjaga sumber daya.
