Bisnis.com, JAKARTA—Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe akan mengunjungi Indonesia dengan membawa rombongan besar yang juga berisi puluhan pemimpin perusahaan Negeri Matahari Terbit. Kedatangan PM Abe pun telah disiapkan oleh Pemerintah Indonesia untuk membicarakan sejumlah kesepakatan ekonomi.
Dalam keterangan pers usai rapat koordinasi terbatas di Kantor Presiden yang dipimpin oleh Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla, Rabu (11/1/2017), Menteri Luar Negeri Retno L.P. Marsudi mengatakan Pemerintah Indonesia sangat berharap kedatangan PM Abe bisa membawa kerja sama yang saling menguntungkan.
“Dalam hal ini adalah Jepang, sehingga pada saat kita sudah melakukan kerja sama tersebut maka kita ingin memastikan bahwa kerja sama tersebut bahwa kerja sama yang saling menguntungkan,” kata Retno.
Adapun, berdasarkan catatan Menlu, PM Abe dan para pimpinan perusahaan asal Jepang akan melakukan audiensi kolektif bersama Presiden Jokowi. Dengan demikian, lanjutnya, kehadiran PM Abe akan banyak berbicara soal ekonomi, meski tidak menutup kemungkinan untuk membicarakan situasi politik.
“Jepang merupakan salah satu mitra terpenting kita bidang ekonomi. Untuk tahun lalu angka di perdagangan bilateral kita mencapai lebih dari US$31 miliar dan angka investasi, Jepang merupakan investor kedua terbesar di indonesia Januari-September 2016 mencapai US$4,5 miliar,” ujarnya.
Kunjungan Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe ke Indonesia pada 15 Januari mendatang diagendakan akan menandatangani sejumlah dokumen terkait pembangunan proyek berbiaya jumbo yang melibatkan pendanaan dari Negeri Sakura.
Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan mengatakan sedikitnya ada 3 proyek dengan nilai investasi jumbo yang segera disepakati dengan Jepang. Pertama, perihal kesepakatan studi pendahuluan (joint study) proyek pembangunan Kereta Jakarta-Surabaya yang diestimasi mencapai US$7,8miliar atau sekitar Rp102 triliun.
Kedua, perihal kesepakatan eksekusi proyek pembangunan pelabuhan Patimban, Jawa Barat yang diestimasi mencapai US$3miliar atau sekitar Rp40,2 triliun. Terakhir, kesepakatan mengenai penggantian masa kontrak Blok Masela dari 10 tahun menjadi 7 tahun.
