Kabar24.com, PEKANBARU—Real Estate Indonesia menggandeng Badan Pertanahan Nasional Riau untuk berkomitmen menggesa pembangunan sejuta rumah sesuai program nawacita Presiden Joko Widodo. Hal ini diharapkan dapat mengejar target pembangunan rumah yang masih belum tercapai.
Ketua REI Riau Amran Thambi mengatakan kerja sama tersebut dijalin agar pihak pengembang bisa dipermudah oleh BPN untuk pengurusan izin pembangunan rumah dalam mewujudkan program tersebut. Rumah itu dibangun untuk meningkatkan kepemilikan rumah, khususnya Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR)
" REI perlu menjalin kerjasama yang baik dengan pemangku kepentingan (stake holder). Kerja sama dengan BN diharapkan mempermudah pengurusan perizinan pembangunan perumahan," katanya, usai mendatangani Momerandum of Understanding antara REI dan BPN di Pakenbaru, Selasa (20/12/2016).
Salah satu kendala belum tercapai target adanya kendala soal status lahan. Tambi tidak menampik, salah satu yang kendala yang menjadi hambatan dalam pencapaian program sejuta rumah adalah lambatnya proses perizinan di BPN. Selain itu, beberapa hektare kawasan hutan juga belum dilepaskan oleh pemerintah pusat sesuai dengan draft rencana tata ruang dan wilayah (RTRW).
REI hanya mampu membangun 4.500 unit rumah selama tiga tahun, jauh dari target yang ditetapkan pemerintah 8.000 unit. Dari 4500 unit rumah yang terealisasi, untuk jumlah unit rumah komersil sebanyak 30%.
Sisanya, adalah unit rumah MBR. Dirinya juga ootimis dari target pembangunan rumah sebanyak 8000 unit akan tercapai diakhir tahun 2016 dengan adanya kerjasama BPN Riau itu.
“Untuk pembangunan unit rumah bersubsidi (MBR) dapat suntikan dana dari APBN mencapai sekitar Rp15 triliun," kata Thambi.
Namun, penjualan rumah di daerah itu diyakini membaik, seiring membaiknya perekonomian wilayah tersebut. Thambi mengatakan, faktor ekonomi juga membuat penjualan dan pembangunan properti melemah pada tahun ini.
Hingga saat ini, kata Tambi, tercatat 11,8 juta masyarakat Indonesia belum memiliki rumah. Apalagi ketersediaan perumahan bagi masyarakat menjadi fokus pemerintah dalam paket ekonomi ke 14 yang dikeluarkan beberapa waktu lalu.
Sementara itu, Kepala Kantor Wilayah BPN Riau, Lukman Hakim menjelaskan dengan adanya Rei mengandeng BPN dalam sinergi dalam percepatan perizinan properti di Riau bisa terlaksana.
"Terutama dalam pengurusan sertifikat yang dilakukan REI, sesuai dengan kerja sama ini. Selama ini SOP sudah ada dan menjadi fokus kita untuk pembangunan property yang ada di Riau," harapnya.
