Kabar24.com, JAKARTA—Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) menggandeng Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) mengembangkan siaran nasional dan lokal di wilayah terluar, serta kawasan perbatasan.
Agung Suprio, Anggota Komisioner KPI, mengatakan pihaknya dan BNPP akan mendorong partisipasi lembaga penyiaran menanamkan modalnya di kawasan perbatasan. Dengan begitu, masyarakat di perbatasan dapat menikmati siaran nasional dengan baik.
“Persoalan siaran perbatasan ini harus diprioritaskan, karena bagian dari penguatan kebangsaan dan NKRI,” katanya melalui keterangan resmi, Selasa (15/11).
Agung menuturkan hingga kini siaran dari lembaga penyiaran nasional dan lokal belum diterima dengan baik oleh masyarakat di perbatasan. Akibatnya, masyarakat di perbatasan lebih banyak menikmati siaran dari lembaga penyiaran Malaysia.
Menurutnya, lembaga penyiaran lokal dan nasional perlu membangun pemancar di perbatasan, seperti yang dilakukan lembaga penyiaran Malaysia. Dengan begitu, lembaga penyiaran nasional dapat mengimbangi siaran dari negara tetangga yang masuk ke dalam negeri.
Dia pun menyebut pemerintah akan memfasilitasi pembangunan pemancar di kawasan perbatasan yang dapat digunakan bersama-sama. Hal itu untuk menyiasati besarnya investasi yang harus dikeluarkan lembaga penyiaran di wilayah perbatasan.
“Memang ada wilayah yang memerlukan investasi tinggi, karena sedikitnya jumlah penduduk dan rendahnya income per kapita masyarakat setempat. Dalam satu bulan, biaya yang diperlukan lembaga penyiaran untuk beroperasi di wilayah itu mencapai Rp2 miliar,” ujarnya.
Hadirnya siaran nasional juga diharapkan dapat menangkal gerusan nasionalisme, akibat luasnya akses terhadap lembaga penyiaran negara tetangga.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
