Bisnis.com, KUPANG - Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Nusa Tenggara Timur meminta pemerintah daerah memaksimalkan pemanfaatan tol laut yang sudah beroperasi melayani daerah-daerah di provinsi kepulauan itu.
"Pemerintah daerah terutama di tempat persinggahan tol laut harus memanfaatkannya secara maksimal untuk arus barang dan jasa dari dan menuju ke daerah tersebut," kata Ketua Apindo NTT Fredy Ongko Saputra saat dihubungi di Kupang, Selasa (8/11/2016).
Dia mengatakan pemanfaatan tersebut dilakukan dengan menyiapkan hasil produksi bahan baku di daerah secara memadai untuk dipasarkan ke luar daerah dengan transportasi kapal yang sudah disubsidi pemerintah itu.
Fredy Ongko yang juga Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran (PHRI) NTT itu menilai dari sisi bisnis pemanfaatan tol laut harusnya seimbang terkait aspek pengeluaran untuk operasional dengan dampak timbal baliknya sehingga layanan tersebut terus berjalan lancar.
"Kalau tol laut yang datang membawa barang-barang dari Pulau Jawa namun pulang dalam kondisi kosong maka sama saja akan merugi dan tidak menutup kemungkinan layanan ini bisa macet sewaktu-waktu," katanya.
Saat ini, layanan tol laut di provinsi kepulauan itu sudah beroperasi di beberapa lokasi persinggahan seperti Maumere di Kabupaten Sika, Lembata, Sabu Raijua, Kupang, dan Rote Ndao.
Menurut Fredy Ongko, kebijakan tol laut oleh pemerintahan Presiden Joko Widodo itu sebagai terobosan yang tentu berdampak besar bagi arus barang dan jasa dalam mendukung kemajuhan ekonomi masyarakat hingga ke daerah pelosok.
Masyarakat di daerah, kata dia, bisa mendapatkan barang-barang kebutuhan dari daerah produksi seperti Pulau Jawa dengan harga dan kualitas yang tidak berbeda jauh.
Namun demikian, dia menilai pasokan barang yang masuk belum dimaksimalkan dengan pengangkutan hasil-hasil produksi masyarakat dari sektor pertanian, perkebunan, dan lainnya di daerah pelosok.
"Ketika tol laut kembali membawa barang muatan maka ongkosnya akan menjadi lebih murah. Perhitungan ekonominya sederhana supaya lebih efektif dan efisien," katanya lagi.
Untuk itu, kata dia, pemerintah daerah perlu mengambil inisiatif untuk memanfaatkananya agar layanan tol laut seterusnya tidak mengalami kemacetan karena kerugian biaya operasional.
"Contohnya kontainer datang membawa barang dari Surabaya, Jawa Timur dengan harga Rp8,5 juta namun jika ada muatan balik maka harganya bisa lebih rendah karena perhitungan biaya pulang-pergi sudah mencukupi," katanya.
Dia menyarankan agar demi kelancaran realisasi tol laut tersebut di kemudian hari maka, pemerintah daerah harus memanfaatkannya dengan baik mengumpulkan berbagai hasil produksi untuk dipasarkan ke luar daerah.
"Pemerintah juga harus membangun sinergi dengan pihak swasta yang menampung hasil produksi masyarakat terkait dengan harga bagi hasil produksi masyarakat sebelum didistibusikan lewat tol laut," kata Fredy.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
