PERUBAHAN IKLIM: Berlakukan Pajak Makanan Berdasar Emisi

Bisnis.com, LONDON -  Pemberlakuan pajak makanan berdasarkan emisi yang dihasilkan saat produksinya dapat membantu menanggulangi perubahan iklim serta menyelamatkan jutaan nyawa, menurut sebuah kajian, Minggu (6/11/2016).

Kombinasi aktivitas pertanian, kehutanan, dan alih-fungsi lahan merupakan sumber gas rumah kaca kedua terbesar, menghasilkan 21%  emisi dunia.

Tim peneliti Oxford menghitung potensi pajak makanan berdasarkan tingkat emisinya.

Pajak itu dapat mengurangi buangan gas rumah kaca hingga satu juta ton. Angka itu lebih besar dari emisi penerbangan dunia.

Pemberlakuan pajak dianggap berdampak positif terhadap kesehatan.

Pajak mengakibatkan harga meningkat dan konsumsi terhadap makanan tinggi emisi menurun, khususnya untuk produk hewani.

Menurut kajian yang diterbitkan "Nature Climate Change", harga daging sapi akan meningkat hingga 40 persen di seluruh dunia, sementara susu berikut daging lainnya naik 20 persen. Kenaikan harga itu bisa mengganti kerusakan lingkungan yang disebabkan saat proses produksinya.

"Tentunya jika kita terus melanjutkan pola konsumsi yang sama, tak mungkin suhu dunia dapat terus terjaga sesuai harapan," kata ketua peneliti, Dr Marco Springmann via telepon.

Produksi hewan ternak menyumbang setidaknya dua pertiga emisi sektor pertanian, utamanya dari sendawa hewan, produksi pupuk dan pakan.

Agar sistem itu efektif, penerimaan pajak dapat dialokasi untuk mengompensasi harga pangan tinggi berikut mensubsidi buah dan sayuran, kata Springmann.

Meski demikian, negara miskin dengan penduduknya yang menderita kelaparan dapat menjadi pengecualian, tambahnya.

Pengenaan pajak merupakan bentuk kampanye agar masyarakat mengurangi konsumsi daging hingga berdampak pada kesehatan dan menyelamatkan jutaan nyawa dengan mengurangi risiko obesitas, serangan jantung, kanker usus, serta penyakit lainnya, kata peneliti.

"Penetapan harga makanan sesuai dampak lingkungannya tak hanya mampu mengurangi emisi, tetapi juga meningkatkan kesehatan seluruh warga negara dunia," tambah Springmann.

Hasil penelitian itu diterbitkan saat menteri dari seluruh dunia bertemu selama dua minggu dalam pembahasan perubahan iklim Perserikatan Bangsa-Bangsa di Marrakesh, Maroko.

Pertemuan itu dimulai sejak Senin.