Kabar24.com, JAKARTA—Presiden Joko Widodo mengatakan Indonesia tidak akan berkompromi terkait masalah kedaulatan. Hal itu diutarakan terkait klaim China bahwa perairan dekat Natuna merupakan lahan perikanan tradisional China.
Presiden menyebut Kepulauan Natuna yang kaya akan gas bumi merupakan wilayah Republik Indonesia. Menurutnya, di Natuna ada 169.000 orang Indonesia dan pemerintah akan membangun industri perikanan di sana.
Indonesia telah berupaya untuk tetap netral dalam sengketa antara negara-negara tetangganya dengan China atas masalah Laut Cina Selatan yang memang merupakan salah satu jalur pelayaran tersibuk di dunia.
Di sisi lain, seperti dikutip dari Bloomberg akhir pekan ini, agresifitas China di wilayah tersebut menggambarkan risiko Indonesia masuk ke dalam ketegangan maritim yang lebih luas.
"Tidak ada kompromi kedaulatan," kata Jokowi.
Dalam beberapa bulan terakhir Presiden telah melakukan beberapa kunjungan ke Natuna termasuk mengadakan rapat kabinet di sebuah kapal perang di sana.
Saat ini, kehadiran militer pun telah ditingkatkan di sana.
Ketika ditanya apakah China adalah faktor ketidakstabilan untuk Asia Tenggara, Jokowi mengatakan ia telah membahas masalah ini berkali-kali dengan Presiden Xi Jinping.
"Karena kita perlu pertumbuhan ekonomi yang lebih baik dan tanpa stabilitas, saya berkata kepadanya, tidak ada pertumbuhan ekonomi, dan ia setuju dengan pernyataan saya," ujarnya.
Klaim China untuk lebih dari 80% dari Laut China Selatan pada bulan Juli ditolak oleh pengadilan internasional yang menyebut pemerintah Beijing tidak memiliki hak untuk sumber daya dalam perairan dan bahwa tindakan-tindakan yang menyulut ketegangan telah memberatkan.
Kendati demikian, China menolak putusan itu.
Jokowi mengatakan dia ingin mengubah Indonesia menjadi kekuatan maritim dan berencana mengembangkan industri perikanan, meningkatkan infrastruktur pelabuhan dan meningkatkan pertahanan laut.
