Kabar24.com, JAKARTA - Pemerintah Indonesia siap bekerja sama dengan Antonio Guterres yang telah ditetapkan sebagai Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk periode 1 Januari 2017-31 Desember 2021.
Kementerian Luar Negeri menyatakan Indonesia siap bekerja sama dengan Sekretaris Jenderal (PBB) PBB yang baru ditetapkan dalam dalam menjaga perdamaian dan ketertiban dunia. Hal itu juga sejalan dengan visi Indonesia, sebagaimana tercantum dalam konstitusi.
“Indonesia senantiasa siap bekerja sama dengan Sekjen PBB baru dalam menjaga kedamaian dan ketertiban dunia, serta konsisten dengan UUD 1945,” isi pernyataan tertulis Kementerian Luar Negeri, Jumat (14/10/2016).
Pemerintah Indonesia menghargai proses pemilihan Sekjen PBB yang dilakukan secara lebih terbuka, Inklusif, dan transparan.
Indonesia pun berharap Sekjen PBB yang baru dapat menjalankan tugas dan mandatnya sesuai dengan Piagam PBB. Sekjen PBB juga harus melaksanakan kepemimpinan yang kuat, imparsial, independen, akuntabel, dan berintegritas tinggi. “Sekjen PBB yang baru harus menempatkan pencegahan konflik sebagai agenda utama PBB di bidang perdamaian dan keamanan,” ujarnya.
Indonesia juga akan mendorong implementasi Agenda 2030, Addis Ababa Action Agenda, dan Paris Climate Agreement, melalui advokasi, dukungan kepada PBB yang terkoordinasi dengan baik, serta kemitraan yang lebih erat.
Sekjen PBB yang baru juga diharapkan mengadopsi pendekatan baru untuk merespon aktif krisis kemanusiaan, sambil tetap memperkuat upaya pencegahan dan perlindungan. Kualitas pasukan misi pemeliharaan perdamaian PBB pun harus ditingkatkan untuk menghadapi tantangan yang semakin kompleks.
Indonesia juga mendorong Sekjen PBB yang baru melakukan redormasi Sekretariat PBB, untuk meningkatkan akuntabilitas, efektivitas, dan efisiensi dalam mendukung negara anggota, serta komitmen mengimplementasikan agenda global.
