Bisnis.com, BANDUNG--Kalangan akademisi menilai aturan baru impor sapi terutama indukan dan bakalan bagi importir swasta dan koperasi pesimistis akan berhasil.
Pengamat Peternakan dari Unpad Achmad Firman mengatakan program tersebut sebenarnya pernah dilakukan Dirjen Peternakan Kementerian Pertanian saat dijabat Suhaji dan tidak berhasil menambah populasi. Bahkan, sapi-sapi indukan bunting yang dikirim bersama sapi bakalan adalah sapi-sapi yang sudah tidak produktif karena pihak pengimpor sangat pintar tidak akan menjual betina yang kualitasnya bagus.
"Pendapat kami hal ini tidak akan efektif untuk menambah populasi sapi di dalam negeri," ujarnya kepada Bisnis.com, Selasa (11/10). Menurutnya, cara paling efektif untuk memacu populasi sapi yakni dengan produksi asli dalam negeri yakni dengan inseminasi buatan.
Menurutnya, Balai Inseminasi Buatan (BIB) Lembang Kabupaten Bandung Barat dan Singosari Malang sudah mampu memproduksi semen beku sapi hingga 4 juta straw. Apabila diperkirakan, dari jumlah straw tersebut bisa berhasil menjadi pedet sapi sekitar 80% yang sudah dihitung kematian maka potensi sapi mencapai 3,2 juta ekor. "Namun kondisi ini tidak pernah ada yang mengevaluasi.
Apa yang terjadi dengan straw produksi tersebut mampu mencapai hasil atau tidak, buktinya penambahan sapi tidak signifikan," katanya.
Dia juga menjelaskan, optimalisasi inseminasi buatan itu merupakan acuan dari Kementan saat pidato di acara panen pedet dan launching upsus siwab di Lamongan Jatim. "Pemerintah mengatakan akan menggratiskan semen beku sapi ke peternak dengan anggaran Rp1 triliun untuk tahun depan," ujarnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Peternakan (Disnak) Jabar Dody Firman Nugraha mengatakan siapapun yang melaksanakan pendukungan pengembangan populasi ternak sapi sampai kepada program swasembada daging pasti didukung. "Hanya pada pelaksanaannya perlu kerja sama, misalnya satu ekor dikembangkan harus jelas siapa yang bertanggung jawab," katanya.
Artinya, hal ini menyangkut pembinaan nantinya terhadap peternak apakah akan diberikan wewenangnya kepada pemerintah kabupaten/kota atau pihak ketiga yang memiliki kompetensi di sektor peternakan. "Jadi kita dukung, siapapun boleh melaksanakannya asalkan ada pembinaan yang jelas," ujarnya. Selanjutnya, proses pengembangan berikutnya harus lebih tertib, jangan sampai sapi itu jangan sekadar syarat saja, tapi ketika ada tidak dikembangkan.
Pasalnya, saat ini berbagai program yang dilaksanakan kerap mengalami hambatan secara kontiyuitas. "Jadi betul-betul, minta bantuan teman kabupaten/kota untuk mengawasi pelaksanaannya,"
.jpg?w=300&h=221)
