Bisnis.com, JAKARTA—Program Penguatan Pendidikan Karakter (PPK) akan segera diuji coba akhir tahun 2016 ini. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy mengatakan bahwa sekolah ujicoba sudah ditetapkan, kajian akademik dan pedoman sudah selesai, sedangkan petunjuk pelaksanaan sedang dalam penyempurnaan.
"Sekolah uji coba sudah kita tetapkan. Sekitar 50 sekolah yang nanti akan kita uji coba di luar sekolah yang dengan suka rela menawarkan diri dan juga provinsi, kabupaten yang ingin menjadi tempat uji coba,"kata Muhadjir seperti dikutip dari laman resmi Kemdikbud, Kamis (6/10/2016).
Hal tersebut disampaikannya dalam rapat kerja dengan Komite III Dewan Perwakilan Daerah (DPD), di Gedung DPD Jakarta, Senin (3/10/2016).
Jumlah sekolah uji coba akan ditambah tiap tahunnya. Tahun 2017 ditetapkan 1.626 sekolah uji coba, sedangkan tahun 2018 sebanyak 3.252 sekolah.
Mendikbud menambahkan bahwa pemerintahan Presiden Joko Widodo menetapkan porsi pendidikan karakter pada jenjang sekolah dasar (SD) sebesar 70% dari kurikulum inti, sedangkan pada jenjang sekolah menengah pertama (SMP) sebesar 60%.
"Itu menunjukkan betapa besar perhatian pemerintah terhadap pendidikan karakter pada level pendidikan dasar," ujar mantan Rektor Universitas Muhammadiyah Malang tersebut.
Ia juga menegaskan tidak ada perubahan peraturan pemerintah yang berkaitan dengan Kurikulum 2013, karena implementasi kurikulum tersebut sedang berjalan.
"Maka upaya kami adalah bagaimana menambah kandungan K13 yang berlaku di pendidikan dasar dan menengah dalam bentuk kokurikuler. Itulah yang kemudian disebut Program Penguatan Pendidikan Karakter," tambah Muhadjir.
Dalam kesempatan raker tersebut, anggota DPD dari Provinsi Bali I.G.N. Arya Wedakarna M. Wedasteraputra mendukung implementasi PPK di provinsinya.
"Kami di Bali sangat mendukung program ini, seni dan budaya di Bali sangat mungkin diintegrasikan dengan program ini," kata Arya Wedakarna.
Anggota Komite III yang lain berharap pemerintah menelaah lebih dalam, implementasi program PPK di daerah terpencil dan kepulauan yang sarana, prasarana, dan jumlah gurunya masih terbatas.
"Untuk daerah kepulauan seperti daerah kami, Program PPK ini harus dikaji matang-matang. Banyak keterbatasan di sekolah-sekolah yang terpencil ini yang harus mendapat perhatian lebih dari pemerintah," ujar anggota DPD dari Provinsi Maluku, Novita Anakotta.
