Bisnis.com, JAKARTA - Pemerintah diminta meninjau kembali program Dokter Layanan Primer yang dinilai kontraproduktif dengan program Nusantara Sehat yang diluncurkan Kementerian Kesehatan.
Anggota Komisi IX DPR Irma Suryani mengatakan dari 9.815 puskesmas yang tersebar di seluruh Indonesia, 938 diantaranya belum memiliki dokter. Ini akan menjadi penghambat program tersebut.
"Akses yang sulit biasanya jadi alasan dokter enggan praktik di sana," katanya dalam keterangan tertulis yang diterima, Kamis (29/9/2016).
Selain tidak memiliki dokter umum, menurut Irma, sebanyak 4.121 puskesmas juga tidak memiliki dokter gigi, 255 puskesmas tidak memiliki perawat, dan 364 puskesmas tidak memiliki bidan.
Sementara, dari sekitar 2.184 rumah sakit yang ada di Indonesia, 29% tidak memiliki dokter spesialis anak, dan 27% tidak memiliki dokter spesialis obstetri dan ginekologi (kandungan dan kebidanan).
"Ada 32% rumah sakit yang tidak memiliki spesialis bedah, sementara 33% tanpa spesialis penyakit dalam. Ini karena 52,8% dokter spesialis lebih memilih praktek di Jakarta," ujarnya.
Mengacu pada data tersebut, program Dokter Layanan Primer yang berdampak pada penambahan waktu kuliah sebanyak 3 tahun bagi dokter yang akan ditempatkan pada FKTP akan menghambat pemenuhan kebutuhan dokter di fasilitas kesehatan tertentu. Kondisi ini tentu akan menghambat target yang akan dicapai oleh Menkes dalam program Nusantara Sehat.
"Jika pemerintah keukeuh paksakan program Dokter Layanan Primer, berarti langkah mundur Pemerintah mewujudkan Program Indonesia Sehat."
