.jpg)
Kabar24.com, MALANG - Pemerintah meminta agar mewaspadai adanya peingkatan jumlah penduduk di usia produktif yakni bonus demografi pada 2020-2025 sebagai dampak stagnasinya program keluarga berencana (KB).
Pernyataan tersebut disampaikan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani pada Peringatan Hari Kontrasepsi Internasional di Kec. Poncokusumo, Kab. Malang, Selasa (27/9/2016). “Adanya bonus demografi memang baik jika kualitasnya baik, tapi akan menjadi beban negara jika terjadi sebaliknya,” ujarnya.
Program KB bisa disebut stagnan karena total fertility rate (FTR) masih di kisaran 2,6%, begitu juga angka drop out juga tinggi. Saat ini diperkirakan sekitar 27% akseptor KB drop out setiap tahun sehingga meningkatkan jumlah kelahiran.
Di sisi lain, tingkat pengetahuan masyarakat sudah tinggi, yakni 95%, namun angka kepersertaan KB secara nasional 57,9% dari pasangan usia subur (PUS). Karena itulah, kata dia, perlu program-program terobosan agar dapat menurunkan angka kelahiran dengan meningkatkan kepersertaan KB.
Metode KB Jangka Panjang (MKJP) perlu digalakkan agar mengurangiu angka drop out kepersertaan KB sehingga dapat mengurangi angka kelahiran.
Dengan 27% aksepsor KB drop out setiap tahun, kata Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Surya Chandra Surapaty, dibutuhkan tidak kurang 7 juta peserta KB baru setiap tahun untuk mempertahankan posisi prevalensi pemakaian alat kontrasepsi (CPR) yang saat ini sekitar 60% dari PUS.
Berbagai upaya terus dilakukan, utamanya melalui penurunan angka kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmeet need), meningkatkan peserta KB metode jangka panjang, menurunkan angka putus pakai kontrasepsi (drop out) peserta KB dengan memperkuat rantai pemasok kontrasepsi.
Program KKBPK tidak lepas dari peran Petugas Lapangan Keluarga Berencana (PLKB). Melalui acara kali ini, Kepala BKKBN mendorong semangat dan kerja keras para bidan dan PLKB dalam memberikan pelayanan keluarga berencana ke masyarakat.
Menko PMK mengingatkan keberhasilan Pemprov Jatim dalam mengendalikan angka kelahiran perlu ditiru dengan memberdayakan perempuan usia subur dalam kegiatan usaha mikro kecil menengah. Dengan beraktivitasnya perempuan di bidang ekonomi selain menjadi ibu rumah tangga, maka kesadarannya untuk memiliki anak kecil menjadi lebih tinggi.
Wakil Gubernur Jatim Saifullah Yusuf mengatakan keberhasilan Jatim dengan TFR 2,23% lebih rendah daripada nasional 2,6% melibatkan semua stakeholder, seperti TNI dan kepolisian dalam mendukung program KB.
Presiden Direktur PT Bayer Indonesia Ashraf Al-Quf mengatakan perusahaan tersebut telah bermitra dengan BKKBN lebih dari 30 tahun dalam program Lingkaran Biru.
