Bisnis.com, JAKARTA - Berikut ini adalah ringkasan headlines BISNIS INDONESIA edisi cetak Rabu, 21 September 2016. Untuk menyimak lebih lanjut, silahkan kunjungi http://epaper.bisnis.com/
Seksi Utama
Hal 1. IMING-IMING ‘DISKON’ IPO ; Relaksasi Lagi Demi Repatriasi
Bursa Efek Indonesia kembali menyiapkan relaksasi tambahan untuk menyambut dana repatriasi seiring dengan akan berakhirnya program pengampunan pajak periode pertama.
INVESTASI RP19,4 TRILIUN ; 5 Blok Panas Bumi Dilelang
Lima wilayah kerja panas bumi yang berkapasitas total 360 megawatt dengan nilai investasi mencapai US$1,44 miliar atau sekitar Rp19,4 triliun bakal dilelang mulai hari ini, Rabu (21/9).
Hal 2. Mengkaji Paradoks Produktivitas
Selama lebih dari sepuluh tahun, productivity growth (pertumbuhan produktivitas) mengalami penurunan drastis di sebagian besar negara maju, meski banyak kemajuan telah diraih di sejumlah bidang seperti teknologi komputer, telepon seluler, dan robotika. Semua kemajuan tersebut seharusnya membangkitkan produktivitas; akan tetapi di Amerika Serikat, negara yang memimpin inovasi teknologi, rata-rata kenaikan produktivitas buruh di sektor bisnis pada kurun waktu 2004-2014 justru kurang dari setengah laju pertumbuhan di dekade sebelumnya. Apa yang sebetulnya terjadi?
KEMAL DERVI & ZIA QURESHI ; Kemal Dervi adalah mantan Menteri Urusan Perekonomian Turki dan sekarang wakil presiden Brookings Institution. Zia Qureshi adalah non-resident senior fellow di Brookings Institution.
Hal 3. GUGATAN UU PENGAMPUNAN PAJAK ; Tax Amnesty Tidak Diskriminatif
Pemerintah serius menanggapi gugatan uji materi UU Pengampunan Pajak yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi. Pemerintah berkukuh tax amnesty berlaku untuk semua wajib pajak dan tidak diskriminatif seperti yang dipersepsikan oleh para pemohon uji materi.
Hal 4. SUBSIDI LISTRIK ; Data Masih Tidak Sinkron
Drama ketidaksinkronan data untuk keperluan subsidi listrik masih terjadi di Indonesia sehingga membingungkan para pengambil kebijakan untuk menentukan politik anggaran di masa mendatang.
Hal 5. AS, Kampanye Anti Islam, dan Kuliner Halal
Terkadang, tren kuliner dapat bergerak linier dengan gejolak politik yang sedang terjadi di sebuah kawasan dalam periode tertentu. Namun, di suatu tempat atau masa yang lain bisa jadi justru bergerak berlawanan.
Hal 6. REVISI PP 52/2000 & PP 53/2000 ; Premium Provider Agar Peroleh Harga Adil
Pemerintah diminta menentukan harga yang adil dan menguntungkan bagi premium provider bila berencana menerapkan regulasi yang mewajibkan operator untuk berbagi (sharing) infrastruktur
Hal 7. KERETA API RINGAN ; 3 Kontraktor Berebut Proyek LRT Jakarta
PT Jakarta Propertindo mengklaim telah mengantongi tiga nama badan usaha milik negara bidang konstruksi yang lulus tahap awal dalam lelang terbatas kontraktor utama proyek pembangunan kereta api ringan atau light rail transit DKI Jakarta.
Hal 8. PENGEMBANGAN SMART CITY ; Tangerang Hibahkan Aplikasi ke 17 Wilayah
Pemerintah Kota Tangerang menjalin kerja sama dengan 17 pemerintah kabupaten/kota terkait dengan pengembangan kota pintar melalui pemanfaatan aplikasi berbasis teknologi.
Hal 9. KAWASAN INDUSTRI ; Jateng Siap Saingi Jabar & DKI
Wakil Gubernur Jawa Tengah Heru Sudjatmoko meminta kepada kepala daerah kabupaten dan kota di provinsi Jawa Tengah segera mempersiapkan lahan yang akan diperuntukkan sebagai kawasan industri.
Hal 10. DIRUT MARGAHAYU RAYA HARI RAHARTA SUDRAJAT ; Mematangkan Rencana IPO
Kendati bekerja untuk perusahaan milik orang tuanya, Hari Raharta Sudrajat tetap harus memulai karier dari level paling bawah di Margahayu Raya Group. Dia belajar bahwa pengalaman adalah modal kesuksesan.
Hal 11. DAYA SAING USAHA ; Competition Checklist Masuk Paket Kebijakan
Daftar periksa persaingan usaha atau competition checklist diagendakan masuk dalam daftar Paket Kebijakan Ekonomi Jilid 14 untuk meningkatkan daya saing usaha yang sehat.
Hal 12. PDIP DUKUNG DUET AHOK-DJAROT ; Pertaruhan Soliditas
Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan resmi mengusung Basuki Tjahaja Purnama dan Djarot Saiful Hidayat sebagai calon gubernur dan calon wakil gubernur DKI Jakarta periode 2017—2022. Pertanyaannya, apakah tiga partai lain yang telah mengusung Ahok setuju dengan putusan PDIP?
