Kabar24.com, PEKANBARU - Pemerintah Provinsi Riau berupaya mempercepat proses ganti rugi lahan Tol Trans Sumatra Pekanbaru-Dumai, dan menunggu jadwal Presiden Joko Widodo untuk proses groundbreaking.
"Pembangunan ini adalah proyek pembangunan nasional. Jadi, kami tetap menunggu jadwal Presiden meresmikan pembangunan (groundbreaking) itu," kata Gubernur Riau Arsyadjuliandi Rachman, Jumat (19/8/2016).
Andi Rachman mengatakan, ganti rugi lahan tersebut terus dipercepat agar pembangunan tol tersebut bisa cepat diselesaikan.
Pemerintah Provinsi Riau telah menyiapkan pelaksanaan groundbreaking. Namun, hingga kini, Presiden Joko Widodo belum menentukan jadwal.
Kepala Staf Kepresidenan Teten Masduki mengatakan, Presiden menunda jadwal groundbreaking Tol Trans Sumatra Pekanbaru-Dumai, karena berbenturan dengan jadwal penting lainnya.
"Kita masih mencari waktu yang tepat," katanya saat diwawancarai Bisnis di Pekanbaru.
Ganti rugi lahan untuk pembangunan tol Trans Sumatra Pekanbaru-Dumai sudah mencapai 22,51% atau sudah mencapai 244,58 ha dan 28,51 km. Seluruh total lahan yang dibutuhkan mencapai 1086,45 ha dan 131,475 km. Lahan yang masih belum dibebaskan mencapai 841,47 ha dan 103,50 km atau 77,49%.
"Kami dan pemerintah sedang menggesa ganti rugi lahan agar pembangunan tol bisa cepat diselesaikan," kata Samsul Lubis, Pelaksana Pengadaan Tanah Tol Pekanbaru-Dumai.
3 Kecamatan
Lahan tersebut meliputi tiga kecamatan dari tiga kabupaten kota, yaitu Pekanbaru, Siak dan Dumai. Dari data Pemerintah Provinsi Riau merincikan total lahan yang diganti di Pekanbaru tepatnya di Kelurahan Muara Fajar mencapai 25,50 ha dan 2,8 km. Lahan tersebut merupakan lahan milik masyarakat.
Desa Telaga Samsam, Siak lahan yang telah diganti rugi mencapai 71,37 ha dan 7,7 km. Lahan tersebut merupakan lahan milik PT Bina Pitri Jaya. Desa yang sama dengan lahan atas namaa masyarakat juga telah diganti rugi 13,18 ha dan 1 km.
Masih di Kabupaten yang sama, Desa Sam Sam lahan milik PT Ivo Mas Tunggal lahan yang sudah diganti rugi mencapai 107,23 ha dan 11,85 km.
Desa Kandis Kota 15,83 ha dan 3,75. Lahan tersebut merupakan lahan milik masyarakat. Sementara itu, di Kota Dumai tepatnya di Kecamatan Bukit Kapur lahan yang telah diganti rugi mencapai 10,87 ha dan 1,85 km.
