Kabar24.com, JAKARTA – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Archandra Tahar menemui Menteri Koordinator Bidang Maritim Luhut Binsar Panjaitan, Senin (15/8/2016).
Berdasarkan pantauan Bisnis, Menteri ESDM Archandra Tahar turun dari mobil Toyota Crown Royal Saloon berpelat RI 34 memasuki ruang lobi Kemenko Maritim. Wajahnya nampak gelisah, dengan langkah cepat menuju lift ruangan Menko Luhut.
Archandra memasuki kantor Menko Maritim bersama staf ahli dan ajudan sambil membawa sebuah lembaran putih sekitar pukul 14.13 WIB.
Ketika hendak ditanya wartawan, Archandra menolak untuk berbicara lebih lanjut. Sekitar sembilan menit kemudian, Archandra kembali turun dari ruangan Menko Maritim Luhut Binsar Panjaitan.
Dalam pertemuan singkat tersebut, Archandra mengaku tidak membahas apapun dengan Menko Luhut.
"Ah, cuma say hi saja," ungkapnya sambil melangkah terburu-buru menuju mobil.
Salah seorang wartawan bertanya, apakah pertemuan singkat tersebut membahas masalah Archadra terkait kepemilikkan paspor Amerika yang ramai di socsal media.
Dia pun mengelak bahwa pertemuan singkat sebelum konferensi pers di Kementerian Koordinator Politik Hukum dan Keamanan membahas permasalahan kewarganegaraannya.
"Bukan, bukan, saya masih ada beberapa meeting lagi," tuturnya.
Dia pun menolak berbicara lebih lanjut terkait konferensi pers yang direncanakan akan berlangsung pada pukul 14.30 WIB di kantor Kemenko Polhukam.
Sebelumnya, Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto menyatakan tuduhan status kewarganegaraan ganda terhadap Menteri ESDM Archandra Tahar harus diselidiki karena merupakan persoalan serius terkait kedaulatan negara.
Kewarganegaraan ganda bagi seorang pejabat negara, terlebih yang memegang peran strategis di sektor energi dan sumber daya mineral, tidak bisa ditolerir.
Pasalnya, dalam UU Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan menyatakan bahwa WNI secara otomatis kehilangan kewarganegaraan jika yang bersangkutan memperoleh kewarganegaraan lain atas kemauan sendiri.
Tindakan investigasi harus dijalankan untuk memastikan bahwa Archandra Tahar memang tidak pernah memiliki kewarganegaraan asing.
"Sebab sekiranya hal tersebut benar, negara tidak boleh kalah dalam menjamin pelaksanaan perintah konstitusi dan undang-undang yang mengatur monoloyalitas kewarganegaraan," ujar Hasto dalam keterangan pers, Minggu malam (14/8/2016).
Dalam hal ini, PDI-P mengingatkan bahwa dalam waktu dekat akan dilakukan negosiasi atas penguasaan blok-blok minyak, gas, batubara, dan mineral lainnya.
Persoalan perpanjangan kontrak PT Freeport Indonesia dipastikan mengundang berbagai kepentingan asing untuk masuk.
Karena itu, menurut Hasto, para pembantu Presiden Joko Widodo harus bisa melindungi presiden dari berbagai kepentingan asing yang mengancam kepentingan nasional dalam hal pengelolaan sumber daya alam.
