Cari berita
Bisnis.com

Konten Premium

Bisnis Plus bisnismuda Koran Bisnis Indonesia tokotbisnis Epaper Bisnis Indonesia Konten Interaktif Bisnis Indonesia Group Bisnis Grafik bisnis tv

"Full Day School": DPR Minta Penjelasan Mendikbud

Komisi X DPR akan memanggil Mendikbud Muhadjir Effendi untuk menjelaskan secara lebih komprehensif terkait gagasan untuk menerapkan kebijakan sekolah sehari penuh (full day school/FDS) mengingat masih adanya pro dan kontra di kalangan DPR.
John Andhi Oktaveri
John Andhi Oktaveri - Bisnis.com 10 Agustus 2016  |  12:27 WIB
"Full Day School": DPR Minta Penjelasan Mendikbud
Siswa baru mengikuti upacara bendera di SMPN 4 Jakarta pada hari pertama sekolah Senin (15/7/2013). - Antara
Bagikan

Kabar24.com, JAKARTA -  Komisi X DPR akan memanggil Mendikbud Muhadjir Effendi untuk menjelaskan secara lebih komprehensif  gagasan untuk menerapkan kebijakan sekolah sehari penuh (full day school/FDS), mengingat masih ada pro dan kontra di kalangan DPR.

“Habis reses ini kami akan meminta penjelasan Mendikbud Muhajir terkait full day school,” ujar Wakil Ketua Komisi X DPR, Fikri Faqih, Rabu (10/8/2016).

Dia mengatakan, pada dasarnya komisi yang dipimpinnya menyetujui gagasan itu, karena selain  mengejar target kurikulum sebagaimana tujuan pendidikan nasional, juga dapat memperkecil pengaruh negatif yang berkembang di luar dunia pendidikan.

Kendati demikian, ungkap Fikri, ada beberapa hal yang perlu menjadi prioritas untuk dapat diatasi, khususnya menyangkut sarana fisik dan non-fisik yang ada di sekolah.

Menurutnya, selain para guru perlu diberikan ruang yang luas untuk berkreasi, juga perlu penghargaan (reward) agar lebih  inovatif, sehingga dapat lebih berprestasi. Kalau tidak, ujarnya, suasana di sekolah akan membosankan baik bagi siswa maupun bagi guru itu sendiri.

Sedangkan yang kedua, adalah soal sarana dan prasarana edukasi yang harus segera dilengkapi sesuai dengan tuntutan kurikulum. Bila dua syarat tersebut belum dapat dipenuhi secara merata di semua sekolah, maka pelaksanaan sistem FDS ini diutamakan bagi sekolah yang sudah siap terlebih dahulu.

"Jangan dipaksakan semua sekolah harus menerapkannya secara serentak," ujarnya.

Jika diterapkan secara serentak, anggaran untuk tenaga pengajar maupun karyawan sekolah yang berasal dari daerah maupun pusat dipastikan akan membengkak, ujarnya.

 Wakil Ketua MPR, Zulkifli Hasan mengatakan, meski gagasan FDS tersebut bagus, namun perlu sosialisasi yang lebih luas.

Menurutnya, selain memerlukan sosialisasi, pemberlakuan sistem pendidikan itu juga tidak perlu dilaksanakan secara serentak. Pasalnya, tidak semua sekolah memiliki saran dan prasaran yang memadai untuk menjalankan program tersebut.

“Idenya bagus, tapi perlu sosialisasi dulu dan tidak perlu dilaksanakan serentak,” ujarnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Simak Video Pilihan di Bawah Ini :

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

dpr pendidikan
Editor : Nancy Junita
Bagikan

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Lainnya

Berita Terkini

Terpopuler

Banner E-paper
back to top To top